Ditegur Hakim, Oom Belum Tanda Tangan Gugatan

Politik

JAKARTA – Pemohon prinsipal pasangan calon yang melakukan gugatan perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumedang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, H Oom Supriatna S.E., sempat ditegur hakim. Itu gara-gara dirinya belum menandatangani permohonan gugatan pada sidang perdana yang berlangsung, Senin (18/3).

SIDANG PANEL: Pemohon Prinsipal Oom Supriatna calon Bupati Sumedang nomor urut 5 hadir dalam persidangan Pemilukada Kabupaten Sumedang di Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung MK.
SIDANG PANEL: Pemohon Prinsipal Oom Supriatna calon Bupati Sumedang nomor urut 5 hadir dalam persidangan Pemilukada Kabupaten Sumedang di Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung MK.

Oom yang datang tanpa didampingi penasehat hukum dan wakilnya, Erni Juwita, bahkan sempat ditanya hakim Ketua Achmad Sodiki, terkait tak dihadirkannya pasangan Didi Ahmadi Djamhir dan Ridwan Solihin padahal pada daftar gugatan nama calon bupati dan wakil bupati Sumedang nomor urut Satu itu terdaftar, namun tak memberikan surat kuasa apa pun.

“Memang tadinya Didi-Ridwan Solihin memberikan surat kuasa kepada kami untuk mengajukan sidang gugatan perselisihan hasil Pemilukada Sumedang ke MK, namun beliau akhirnya mencabut. Dan tidak jadi menyampaikannya. Jadi saudara Didi Ahmadi Djamhir dan Ridwan Solihin mungkin tidak,” kata Oom dihadapan Hakim MK.

Akibat adanya kejadian tak sesuainya berkas gugatan itu, hakim ketua memberikan kesempatan pada pemohon untuk memperbaiki berkas gugatannya hingga pukul 16.00. “Jika memang sidang ini mau dilanjutkan, kami memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki apa yang dimohonnya. Kami memberikan kesempatan hingga pukul 16.00,” kata Hakim Ketua Achmad Sodiki.

Sidang berlangsung dalam tempo cepat dan hanya berlangsung selama 30 menit. Hakim, lebih condong memberikan masukan dan nasehat-nasehat kepada pemohon untuk memperbaiki surat permohonan.

Rencananya, hari ini sidang lanjutan akan kembali digelar dengan kembali mendengarkan pembacaan dari pemohon yang tertuang dalam surat perbaikan permohon pada pukul 15.30, Selasa (19/3).

Sidang sendiri menurut Achmad Sodiki, akan diputus cepat dalam kurun waktu 14 hari. “Tidak akan memakan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Oom meminta Majelis Hakim agar menghadirkan para saksi dari Panitia Pengawas Pemilu dan Kepolisian. Ia menilai kinerja Panwaslu, selama ini kurang bekerja sesuai dengan semestinya. (ign)

Tagged

Tinggalkan Balasan