TEGAS Minta Cabut IUP Galian Cileuksa..!

TEGAS Tampomas melakukan aksi damai.
TEGAS Tampomas melakukan aksi damai.
KOTA – Ratusan warga Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh mendatangi gedung DPRD dan kantor Bupati, Rabu (31/7). Kedatangan mereka untuk mengadukan kejanggalan atas penerbitan Izin Usaha Penambangan terhadap CV Bilqis. Mereka mendesak agar IUP tersebut dicabut.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tegak Aturan Selamatkan (TEGAS) Tampomas ini diterima Ketua Komisi A DPRD Sumedang,H Ending Ahmad Sajidin, Ketua Komisi D DPRD Sumedang Dadang Rohmansyah, Wakil Ketua Komisi D Dr Asep Sumaryana.
Di hadapan para anggota DPRD, massa yang sebagian besar ibu-ibu itu meminta mencabut keputusan Bupati Sumedang no.541.3/014/kep/BPMPP/2013 tentang izin usaha pertambangan (IUP) pengolahan/pemurnian bahan galian golongan C batuan tertanggal 4 Juli 2013.
Hal tersebut dikarenakan penerbitan izin yang disahkan oleh mantan bupati Don Murdono penuh dengan rekayasa dan merugikan masyarakat setempat.
”Keluarnya IUP tersebut dinilai tergesa-gesa atau dalam arti lain dipaksakan, dan seolah ada kepentingan tertentu karena disahkan satu hari sebelum berakhir masa jabatanya sebagai Bupati Sumedang, ” ujar Ketua Tegas Tampomas, Komar (50) kepada sejumlah wartawan.
Ia menambahkan, jika dilihat dari kronologis keluarnya IUP tersebut, proses ini terlihat jelas dipaksakan dan tergesa –gesa sehingga dalam kurun waktu dua pecan semua prosedur dan persyaratan hingga dikeluarkanya IUP titu penuh dengan kejanggalan.
“Mungkin dari sejarah Kabupaten Sumedang selama 453 tahun, proses perizinan ini yang paling tercepat dan pantas dimasukan dalam Museum Rekor Indonesia,” kata Komar.
Ia menambahkan, sebelum dilakukanya eksploitasi, pemegang IUP harus melaksanakan 14 butir kewajiban sebagaimana tercantum dalam SK IUP. Tapi kenyataanya, prosedur itu dilanggar. Akan tetapi pemegang IUP sudah melaksanakan eksploitasi sejak 24 Juli 2013. Warga memiliki kenyakinan bahwa pemegang IUP belum melaksanakan kewajiban sepenuhnya.
“Di dalam SK IUP poin delapan, yaitu melaksanakan pengangkutan bahan tambang sesuai dengan daya dukung jalan yang dilaluinya yaitu maksimal delapan ton segaimana telah ditentukan oleh instansi terkait. Pemegang IUP juga bertanggung jawab memperbaiki jalan selama kegiatan pertambangan,” katanya.
Selian itu, pengelolaannya lahan KAS Desa seluar 16 Ha yang sebelumnya dikelola h masyarakat, kenyataan di lapangan terbukti bahwa ekspolitasi dilakukan oleh pihak lain.
Hal itu berdasarkan pada surat pernyataan Kepala Desa Legok kaler, Ade Kusmana yang menyatakan kesepkatan pengurus BUMDes Subur Makmur untuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas tersebut dilakukan oleh CV.M Bilqis.
“Kalau pengelolaanya dilakukan oleh masyarkat sih tidak masalah, ini yang dapet keuntungan kan pihak ketiga. Warga sama sekali tidak diajak musyawarah atau berunding, bahkan pembentukan BUMDES pun tidak tahu menahu. “ terangnya.
Menanggapi keterangan masyarakat yang demikiaan, pimpinan rapat akhirnya mengambil kesimpulan bahwa akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pemangku kebijakan dalam hal ini Bupati. Hal tersebut karena DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan.
“Kami tidak bisa memutuskan, karena dalam hal ini Bupati sebagai pemangku kebijakan yang akan memtuskan, meskipun SK IUP ini ditandatangani oleh Bupati yang lama,” ujar Ending.
Namun warga tak merasa puas denga jawaban dari DPRD. Mereka langsung memutuskan untuk menemui Bupati di IPP, sesampainya di IPP, para demonstran diterima oleh Wakil Bupati H. Ade Irawan di pendopo. Perwakilan pun dipersilahkan mengungkapkan apa yang menjadi tuntutan warga.
“Oke, besok daya akan turun langsung melihat ke lokasi, bapa-bapa dan ibu-ibu tidak usah khawatir, kalau saya berbohong, silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu demo lagi saja ke sini.“ ujar Ade singkat. Ternyata jawaban Wabup yang singkat lebih memuaskan para demonstran, dan dengan tertib akhirnya masa membubarkan diri. (asp)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *