Wabup Digoyang, DPRD Diminta Angket

PT A - Dodi For Sumeks
PT A – Dodi For Sumeks
KOTA-Posisi Wakil Bupati Sumedang yang akan diusulkan jadi Bupati Sumedang, terus digoyang. Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumedang yang tengah menggelar rapat paripurna untuk Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Prolegda Tahun 2014, dan Pengambilan Keputusan atas Rancangan Perda APBD 2014, Senin (23/12).
Bahkan Wakil Bupati, Ade Irawan itu, terpaksa keluar dari Gedung DPRD Sumedang melalui pintu darurat dan keluar dari SMA Negeri 1 Sumedang. Itu terjadi lantaran halaman depan DPRD Sumedang dipadati para pengunjukrasa, sementara Wakil Bupati Sendiri berencana akan memulai acara MTQ Tingkat Kabupaten Sumedang di Kiarapayung, Jatinangor.
“Wabup katanya akan membuka acara MTQ Tingkat Kabupaten Sumedang, jadi dia keluarnya via pintu darurat, yang langsung menuju SMA Negeri 1 Sumedang,” kata sumber Sumeks di DPRD Sumedang, kemarin.
Pantauan Sumeks, mass pendemo Gedung DPRD Sumedang ternyata bukan hanya warga Sumedang. Namun merupakan massa gabungan dari beberapa daerah seperti Indramayu, Cirebon, Kuningan, Subang, Garut yang tergabung dalam GMBI wilayah dua. Sekitar 1100 massa mendatangi gedung wakil rakyat itu.
Para pendemo menyampaikan aspirasi dan beberapa tuntuan. Salahsatunya, mereka mendesak pada pimpinan DPRD Sumedang untuk melaksanakan tahapan yang diatur dalam PP yang menyangkut hak angket.
“DPRD ini kan punya hak angket, coba lah segera laksanakan mekanismenya, kami pun siap mengawal dan mengamankan proses tersebut,” ujar Ketua LSM GMBI Distrik Sumedang, Toni Tarsono.
Untuk meminta kejelasan sikap DPRD secara tertulis tentang sikdap dan tanggapan DPRD Sumedang, berkait kasus hukum yang menimpa Wakil Bupati Sumedang pada saat mejabat sebagai Ketua DPRD Cimahi.
Selain dari massa GMBI, sejumlah ibu-ibu Alhidayah dan berbagai elemen masyarakat lainya seperti GIBAS, turut menyemarakan aksi itu. Sekitar pukul 11.35, 15 orang perwakilan dari pengunjukrasa melakukan audiensi tertutup dengan para pimpimpinan DPRD di ruang rapat 1 yang diterima langsung oleh Ketua DPRD, Yaya Widarya dan Anggota dari masing-masing Fraksi seperti Sidik Jafar, H. Sarnata, Edi Sunardi, Nurdin Zaen, Aep Tirtamaya, Ridwan Solichin, Agus Suherman, Anyeu Widuri, Dede Suwarman, Jajang dan Engkos.
Dalam audiensi, mereka menanyakan bhasil klarifikasi komisia A DPRD ke Kejari Cimahi dan melakukan Hak angket. Adapun Jawaban dari DPRD Sumedang yakni, pihak DPRD Sumedang menerima aspirasi dan tuntutan massa. Namun terkait maslah hak angket dalam proses pembentukan hak angket harus ditempuh minimal diusulkan oleh tujuh orang anggotaDPRD dari 2 Fraksi .
“Mohon bapak-bapak sekalian memahami, jika hak angket itupun ada mekanismenya. Dan kami dari DPRD siap untuk melakukanya, asalkan mekanismenya sesuai yakni diusulkan oleh tujuh orang anggotaDPRD dari 2 Fraksi,” ujar Yaya Widarya.
Senada dikatakan Ketua Fraksi PKS, Ridwan Solichin, sebut dia hak angket masih sebatas usulan untuk dibahas dalam rapat paripurna. “Masih sebatas membawa usulan untuk hak angket saja, dalam paripurna nanti. Muatan dari hak angket ini, nanti akan kita diskusikan karena proses politik jangan kita campur adukan dengan proses hukum,” kata Ridwan Solichin.
Sebut dia, pro dan kontra masyarakat Sumedang adalah hal yang wajar, namun ia meminta jangan sampai terjadi konflik kekerasan atau anarkis yang pada akhirnya merugikan masyarakat. “Namun yang menjadi muatan politik hak angket bukan perihal mossi tidak percaya. Intinnya kita concern terhadap aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat mengenai usulan hak angket sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, hak angkat adalah hak DPRD yang dilindungi Undang-undang. Sesuai dengan Tatib DPRD. “Hak angkat adalah hak DPRD yang dilindungi Undang-undang. Sesuai dengan Tatib DPRD, memng utk mengusulkan hak angket sekurang-kurangnya 7 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi,” pungkasnya. (asp)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *