Ade Soal Keputusan Bupati Sumedang

Nasional Pilihan Redaksi

SUMEDANG – Bupati Sumedang non aktif, Ade Irawan melayangkan surat ke DPRD Sumedang  yang isinya menyampaikan informasi terkait keharusan wabup menandatangani pakta integritas serta pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah. 

Karena, kata Ade, sampai saat ini Wabup Eka Setiawan tak mengindahkan hal tersebut.

Dikatakan Ade, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga  sebelumnya dirubah beberapa kali diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 66 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. ‎

“Terkait dengan hal tersebut, saya sampaikan kepada DPRD Sumedang bahwa telah terbit surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor 131/2170/Pen.Um tanggal 8 Mei 2015 perihal tugas dan wewenang Wakil Bupati Sumedang, untuk kita pedomani bersama,” katanya kepada wartawan,  melalui hapenya, Kamis (3/12/2015). 

Didalam angka (2) isi surat tersebut, kata Ade, disebutkan  bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Kepala Daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Fakta yang terjadi, kata dia, Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan sampai saat ini pun belum menandatangani pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) tersebut.

Dipertegas pula, kata dia, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), maka di dalam Pasal 66daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. 

Terkait dengan hal tersebut, Ade Irawan mengaku teak pernah menerima laporan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tugas dan wewenang kepala daerah dari Saudara Wakil Bupati Sumedang, baik tertulis maupun tidak tertulis.
“Bahwa berdasarkan informasi yang saya terima, Wakil Bupati Sumedang telah menerbitkan berbagai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tanpa dikoordinasikan terlebih dulu dengan Bupati,” ucapnya.

Sehingga, Ade Irawan tak bisa mempertanggungjawabkan tindakan Wakil Bupati Eka Setiawan yang sebelumnya tak pernah dikoordinasikan terlebih dahulu dengannya.

Upaya menghindari persoalan hukum dikemudian hari, Ade Irawan berharap agar DPRD segera mengambil langkah-langkah tepat agar Wakil Bupati Sumedang bisa melaksanakan tugas dan wewenang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (AA-Forkowas)

Tinggalkan Balasan