Batasan Mahar dan Cost Politik, Ini Penjelasan KPU Sumedang

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Hukum, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Sumedang, Elsya Tri Ahaddini, menyebutkan pelaku yang melakukan mahar politik baik pasangan calon maupun partai politik bisa terkena sanksi yang cukup berat, jika dugaan terjadinya mahar politik terbukti.

Ada pun sanksinya, sebut dia jika itu menimpa pasangan calon menurut Elsya, maka calon dimaksud jika terbukti akan terkena sanksi diskualifikasi.
Sementara untuk partai politiknya akan disanksi tidak boleh mengajukan pasangan calon pada periode Pilkada berikutnya, selain itu akan mendapatkan denda 10 kali lipat. Sayangnya selama ini masyarakat belum mengetahui terkait adanya aturan tersebut.
“Mahar politik itu memang yang dilarang menurut Undang Undang, sanksinya cukup berat, yakni diskualifikasi. Yang kedua parpol yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan lagi di Pilkada berikutnya. Harus membayar denda 10 kali lipat dari sejumlah mahar. Namun memang masyarakat yang hingga saat ini, belum tahu tentang aturan itu kalau sudah tahu saya kira masyarakat juga bisa turut bersama mengawasi,” kata Elsya pada Sumedang Online (sumedangonline.com) usai acara diskusi kepemudaan ‘Bagaimana Peran Kita Dalam Menyukseskan Pilkada’ di Cafe Roemah 151, hari ini (23/12/2017),
Disinggung perbedaan mahar dan cost politik dia menyebutkan hal itu beda beda tipis. Meski demikian dia optimiatis Panwas sudah memiliki regulasi yang jelas, mana yang disebut mahar politik dan cost politik tersebut. “Memang ini agak sulit (tentang mahar politik) karena memang umpet umpetan karena tidak mungkin terbuka. Yang jelas di sana ada transaksi politis dan memang ke depan ini bagian dari pengawas yang harusnya sudah tahu, harus bisa dicermati dan analisis,” sambungnya.
Dia juga menyebutkan selama pemilukada Sumedang berlangsung belum ada laporan terjadinya diskualifikasi, namun karena di Undang Undang sudah ada memungkinkan hal itu terjadi.
“Memang selama ini belum ada, kasus seperti itu. Tapi karena undang undangnya memungkinkan itu bisa saja terjadi. Diskualifikasinya itu, yang saya tahu terjadinya setelah penetapan pasangan calon. Ada yang menyampaikan aduan itu yang bisa diproses,” ungkapnya. ***

Laporan: Pitriyani

1 thought on “Batasan Mahar dan Cost Politik, Ini Penjelasan KPU Sumedang

Tinggalkan Balasan