Audensi HIWAPA di Ruang Rapat Kantor Satpol PP Sumedang, Selasa (23/10/2018).

 ISTIMEWA
Audensi HIWAPA di Ruang : Audensi HIWAPA di Ruang Rapat Kantor Satpol PP Sumedang, Selasa (23/10/2018).

HIWAPA Sumedang Kritik Seratus Hari Kerja Bupati Sumedang

Pilihan Redaksi SUMEDANG

[DESK] Ratusan para pedagang kaki lima (PKL) berunjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Sumedang berkaitan dengan rencana penertiban PKL di sekitar Pasar Sumedang tepatnya di Jalan Tampomas Kecamatan Sumedang Utara.

Pantauan Sumedang Online, perwakilan Hiwapa Sumedang diterima Asisten Pemerintahan Setda Sumedang Endah Kusyaman, Kepala Kantor Sat Pol PP Sumedang Asep Sudrajat, Kepala Kantor Kesbangpol Rohayah Atang, Kabid Perdagangan Diskoperindag Eli Suliasih di Ruang Rapat Kantor Satpol PP Sumedang, Selasa (23/10/2018).

Dalam orasinya Ketua Hiwapa Sumedang, Asep Rochmat menyidir Seratus Hari Kerja Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang lebih condong mengguruduk PKL. “Seratus hari kerja bupati, bukan hanya pedagang kaki lima bukan mesti dijadikan sasaran tembak, tapi banyak pengusaha yang melanggar aturan. Pasar-pasar modern yang sudah keluar dari aturan. Kenapa kami yang selalu disudutkan, kenapa kami yang selalu dijadikan sasaran tembak,” kata Asep Rocmhat dalam orasinya.

Mereka pun menyebut beberapa pasar modern yang telah melanggar aturan tapi tetap masih dibiarkan oleh pemerintah. “Jangan coba-coba usik kami, kami akan lawan sampai titik darah penghabisan,” lanjutnya.

Asep pun menyarankan agar katanya harus simpati harus agamis, tetapi justru pedagang kecil yang terus menjadi sasaran tembak. “Pedagang lagi enak-enak jualan di Alun-alun Sumedang, digeser. Mau disterilkan, kita tidak cukup untuk bisa seperti itu. Kita akan memperjuangkan, boleh kita berhenti, boleh Alun-alun disterilkan. Tapi apakah menjamin kehidupan kita, tidak bisa,” tandasnya.

Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sumedang Asep Sudrajat menyebutkan sebelumnya pihaknya telah mengajak para pedagang untuk bermusyawarah pada 4 Oktober 2018 agar tiga titik zonasi bisa ditata dengan baik termasuk di Jalur protocol.

“Saya sudah memberi waktu pada rekan-rekan untuk memberi konsep yang harus dipegang rekan-rekan sekalian. Saya bukan membela Pak Bupati, Pak Bupati menyampaikan pada saya. Saya jadi bupati coba ajak masyarakat untuk bersadar diri, jadi bukan pemaksaan. Kalau tadi yang disampaikan seperti pemaksaan, bukan pemaksaan. Saya rapat dengan Pak Wabup atas perintah Bupati bagaimana bisa menata kota lebih baik dan beliau menyampaikan agar tidak ada penggusuran. Bagaimana PKL bisa tertata dengan baik, berdagang dengan baik, tapi tidak mengganggu dan melanggar peraturan yang ada. Itu kebijakan dari Pak Bupati, contoh saja Alun-alun. Waktu rapat itu harus steril dari PKL, tapi tatkala kita geser ke arah (barat), Alun-alun tetap bersih, tetapi dagang masih bisa. Itu menurut saya kebijakan pimpinan yang luar biasa,” sebut Asep Sudrajat. [iwan]

Tinggalkan Balasan