Sekda Baru, Harapan Baru

FEATURE & OPINI Pilihan Redaksi

SUMEDANG kini memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) Definitif, setelah dilantiknya Drs. Herman Suryatman, M.Si oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. dan juga dihadiri oleh Wakil Bupati H. Erwan Setiawan, S.E di Gedung Negara Sumedang (Senin, 14/01/2019).

Oleh :
Rauf Nuryama
Pemerhati Politik Tinggal di Sumedang

Tulisan ringan ini, saya sampaikan untuk pencerahan saya sendiri, jika anda cerah, saya senang juga. Mari kita bahas dari mulai awal. Chekidot…

Sekretariat daerah (setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah (Baca: Bupati) dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina PNS di daerahnya. Sekretaris Daerah dapat disebut jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah.

Jadi, Pak Herman atau saya menyebutnya Kang Herman, adalah Panglimanya PNS di Sumedang, dengan tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Visi Sumedang Simpati.

Visi Sumedang Simpati adalah mimpi yang ingin di raih oleh sumedang dalam masa kepemimpinan Bupati Dony dan Wabup Erwan. Simpati adalah bentuk sederhana dari Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif. Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional aparatnya, dan Kreatif ekonominya.

Ada 5 visi yang akan dan jadi acuan Bupati dan Wabup dalam janji kampanye, yang menjadi tugas Sekda membantu mewujudkannya. Namun demikian, yang lebih kentara disoroti oleh netizen, adalah visi yang ke-4, yaitu Sumedang Profesional.

Maklum, dan sangat diharapkan tentunya karena Kang Herman, sebelumnya adalah Sekretaris Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementrian PANRB. Sehingga Reformasi Birokrasi (RB) harus menjadi prioritas.

Kenapa harus di RB? Karena RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Jadi ada 3 hal penting yanh harus di reformasi, yaitu kelembagaan, business prosess, dan SDM. RB bukan hanya masalah SDM. Pertama harus di analisa, apakah Lembaga yang ada dalam hal ini SKPD dan OPD, cukup membantu untuk mewujudkan. visi Sumedang Simpati, atau belum? Jika sudah apakah Bisnis Prosesnya harus di rubah? Jika belum apakah akan ada pemekaran atau bahkan pembauran (penyatuan) agar lebih efektif dan efisien. Jika lembaganya sudah ok, baru personalianya. Orangnya. Yang akan duduk, bekerja pada bidangnya.

Sekedar contoh saja. Kelembagaan yang menurut hemat penulis harus dilakukan pembaharuan adalah

1. Keberadaan Bidang ekonomi kreatif di bawah Dinas Pariwisata, Budaya dan Pemuda dan Olahraga. Kenapa tidak digabung dengan Dinas terkait ekonomi atau terpisah karena di pusat juga terpisah ada Badan Ekonomi Kreatif.

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi, terlalu gemuk dari sisi tugas.

3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi (Diskipas) dalam hal peran Komunikasi juga ada pada Humas.

Lalu, dengan SDM. Siapa yang cocok untuk duduk dimana. Kata kuncinya adalah bukan hanya masalah usia dan golongan kepangkatan, namun harus memenuhi unsur KASH. Knowledge, Attitude, Skill dan Habbit. Menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Tepat sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan jangan lupa sikap serta kebiasaannya juga jadi faktor penilaian.

Tidak menempatkan orang karena rasa kedekatan, faktor jual beli jabatan yang sudah diharamkan oleh bupati dan wakil bupati sejak jaman kampanye. Murni, karena yang ditempat harus memiliki kemampuan manajerial di bidangnya masing-masing. Dan yang paling penting adalah adanya komitmen dari yanh bersangkutan untuk merubah kebiasaan dari dilayani menjadi melayani, fatsun terhadap visi Bupati,

Ada banyak hal yang mesti dilakukan perubahan, namun demikian cangkeul nulisna. Nanti saya lanjut kembali…*JR15012019

Tinggalkan Balasan