Pastikan Validitas Peserta PBI, Kemensos Terbitkan Keputusan Baru

JAKARTA – Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019, per 1 Agustus 2019 Kementerian Sosial akan menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sejumlah 5.227.852 jiwa.

Menanggapi hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, penonaktifan dan perubahan ini disebabkan karena data peserta PBI tersebut belum terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sesuai SK Mensos Nomor 8 Tahun 2019 tentang data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2019. Dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 disebutkan bahwa Data Terpadu merupakan dasar penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan turut melakukan sosialisasi masif untuk memastikan peserta PBI yang dinonaktifkan mengetahui informasi tersebut dan paham apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.

“Langkah penonaktifan ini juga merupakan wujud keseriusan pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam menindaklanjuti temuan BPKP soal anomali data peserta JKN-KIS beberapa waktu lalu. Harapan kami, penyempurnaan data ini bisa meningkatkan validitas data peserta PBI sehingga bantuan iuran JKN-KIS yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Iqbal.

Iqbal pun menjelaskan, pada tahap pertama, akan dinonaktifkan peserta PBI yang tidak terdaftar dalam BDT sebanyak 5.113.842 jiwa. Sebagai penggantinya, ada 5.199.582 jiwa yang telah dilengkapi NIK valid dan terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Iqbal juga mengatakan, penonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019. Jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI.

Untuk mengetahui apakah seorang peserta termasuk PBI non BDT atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1500400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Jika peserta tersebut termasuk PBI non BDT yang sudah dinonaktifkan, maka ia tidak bisa lagi mengakses layanan jaminan kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Solusinya, ia dapat mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk didaftarkan dalam BDT pada periode selanjutnya,” jelas Iqbal.

Sementara jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran.

“Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan catatan, pengalihan ke segmen PBPU tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN dinonaktifkan,” kata Iqbal.

Sementara itu, bagi peserta PBI baru atau pengganti, akan dicetakkan dan dikirimkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh BPJS Kesehatan. Selama peserta belum menerima kartu dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka ia bisa mendatangi fasilitas kesehatan setempat sesuai ketentuan dengan menunjukkan KTP elektronik atau KK. (RLS)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *