Keberadaannya Disoal, Ketua PPDI Sumedang Lebih Memilih Diam Dulu

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG.ONLINE, CIMANGGUNG (12/2/2020) – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang, Utep Ruspendi, lebih memilih wait and see berkait dengan keberadaanya yang dipersoalkan sebgian pengurus Apdesi. Apalagi dia mendapatkan informasi Apdesi Kabupaten Sumedang tengah melakukan rapat koordinasi.

“Kita lebih baik diam saja dulu, karena kami dapat informasi Apdesi Kabupaten lagi pada kumpul dan kita juga ingin tahu apa hasilnya. Karena kita tahu keberadaan kami ada satu kekawatiran dan belum ada ke tidak kesinkronan antara pengurus Apdesi Kabupaten dengan kami,” kata Utep saat dimintai tanggapan berkaitan dengan polemik tersebut, Rabu, 12 Februari 2020.

Meski demikian dia mengatakan, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Pengurus Apdesi berkait keberadaan PPDI di Kabupaten Sumedang termasuk dengan visi misi yang bakal diembannya.

“Jadi, keberadaan PPDI yakni untuk memaksimalkan kinerja perangkat desa. Satu contoh apabila pekerjaan numpuk di Sekdes, perangkat yang lainya dapat terbagi sesuai tupoksinya masing masing. Dikarenakan, keberadaan kami dimulai dari SKT Kemendagri, Akta Notaris sampai SKPO dari Kesbangpol nya sudah ada, dan keberadaan PPDI sejak Tahun 2006,” jelas dia.

Dikatakannya, di Provinsi Jawa Barat sendiri sudah ada sebelas Kabupaten, karena dia beralasan PPDI merupakan organisasi propesi dan ketenagakerjaan. “Ya hampir sama dengan yang ada di guru, yaitu PGRI,” terangnya.

Sementara itu, Ketua APDESI Kecamatan Cimanggung Suganda, menilai sah-sah saja selama diakui oleh Pemerintah, sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Meski demikian dikatakannya, untuk Kepala desa dan perangkatnya sudah ada wadah yakni Apdesi yang sudah terbentuk sejak Tahun 2005 di Jakarta.

“Dan itu kan wadah kepala desa berikut perangkat desanya. Itu dari mulai kepala desa perangkatnya sudah diatur oleh Undang-Undang 46 Tahun 2014,” ungkap Suganda.

Berkait dengan polemik yang muncul, menuru Kepala Desa Sawah Dadap ini, harus dicari terlebih dahulu akar permasalahannya dimana. “Kita harus tahu dulu masalahnya dari mana, siapa yang punya gagasan itu, terus disambungkan dengan perundang-undangan, nyambung nggak itu. Maka, supaya tidak rancu dan simpang siur beritanya. Mari kita duduk bersama antara Apdesi dan PPDI, biar semua clear, karena bagi kami selama itu sah sah saja selama diakui oleh Pemerintah, sesuai dengan Undang Undang yang berlaku,” pungkasnya. ***ACENG SYARIF***

Tinggalkan Balasan