KOORDINATOR Divisi Penindakan Pelanggaran, Ade Sunarya perwakilan Bawaslu Kabupaten Sumedang di sela menghadiri Rapat Pembahasan Draft Perbawaslu Mengenai Pengawasan Pelaksanaan Putusan/Keputusan, di Ruang Rapat Gedung Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Jalan M.H.Thamrin No. 14 Kota Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020.

 ISTIMEWA
WhatsApp Image 2020-03-11 at : KOORDINATOR Divisi Penindakan Pelanggaran, Ade Sunarya perwakilan Bawaslu Kabupaten Sumedang di sela menghadiri Rapat Pembahasan Draft Perbawaslu Mengenai Pengawasan Pelaksanaan Putusan/Keputusan, di Ruang Rapat Gedung Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Jalan M.H.Thamrin No. 14 Kota Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020.

Bawaslu Sumedang Hadiri Rapat Draft Perbawaslu RI

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG.ONLINE, JAKARTA (11/3/2020) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang diwakili Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Ade Sunarya, menghadiri Rapat Pembahasan Draft Perbawaslu Mengenai Pengawasan Pelaksanaan Putusan/Keputusan, di Ruang Rapat Gedung Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Jalan M.H.Thamrin No. 14 Kota Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020.

“Yang terundang dalam pembahasan itu yakni dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Karimun, Bawaslu Kabupaten Sumedang, dan Bawaslu Kabupaten Tolikara,” ujar Ade dalam siaran persnya.

Dikatakan dia, pembahasan itu menindaklanjuti ketentuan Pasal 93 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan Bawaslu bertugas mengawasi putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

“Draft Perbawaslu ini objeknya ada lima (5) yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan: 1) putusan DKPP; 2) putusan pengadilan; 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia,” lanjut siaran pers tersebut. *IWAN RAHMAT*

Tinggalkan Balasan