Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H. Kes.

 Anggota Komisi III DPRD Kabupaten
Anggota Komisi III DPRD : Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H. Kes.

Komisi III Ingatkan Pemerintah Sumedang Kontrol Penyemprotan Disinfektan dan APD Faskes

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG.ONLINE, DPRD – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H. Kes., mengingatkan pemerintah untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat berkaitan dengan penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh komunitas maupun partai.

Hal ini berdasarkan pemantauannya, selama ini dirinya masih melihat banyak sekali penyemprotan yang dilakukan tersebut tidak memenuhi standar, dan bahkan bisa berujung membahayakan masyarakat dan penyemprotnya itu sendiri.

“Saya ingin menegaskan terutama ke Pa Sekda juga Dinas Kesehatan supaya dikontrol penyemprotan yang dilakukan oleh Komunitas-komunitas atau partai politik. Banyak sekali penyemprotan dari sisi penyemprotan tidak standar, membahayakan masyarakat, bahkan penyemprotnya sendiri. Termasuk bahan-bahan yang dipakainya tidak standar, sehingga tolong diedukasi oleh Dinas Kesehatan sehingga betul-betul apa yang dilakukan itu betul-betul efektif dan bukan sebaliknya,” ungkap Rahmat dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Penjelasan LKPJ Bupati TA 2019 dan Pengumuman Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di  Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin, 30 Maret 2020.

Selain mengingatkan untuk melakukan pengontrolan penyemprotan disinfektan, Rahmat juga mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang memperhatikan kesinambungan dan maintenace berkaitan dengan Alat Pelindung DIri (APD) yang ada di Fasilitas kesehatan.

“Karena memang bukan karena saja. Fasilitas Kesehatan milik pemerintah saja, karena fasilitas kesehatan di Sumedang ini sangat banyak, ratusan. Itu pun ternyata saya pantau masih banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang. Tetapi petugas kesehatan dan masyarakat tidak memliki APD. Karenanya penyediaan APD menjadi hal niscaya, harus dipantau oleh pemerintah daerah Sumedang,” tandasnya. *FITRI*

Tinggalkan Balasan