Pihak manajemen Paramount Family karaoke Kecamatan Cimanggung didampingi Pemerintahan Desa dan Unsur Forkopimcam Kecamatan Cimanggung beraudensi ke Satpol PP Sumedang, Jumat 13 Maret 2020.

 ISTIMEWA
Paramount : Pihak manajemen Paramount Family karaoke Kecamatan Cimanggung didampingi Pemerintahan Desa dan Unsur Forkopimcam Kecamatan Cimanggung beraudensi ke Satpol PP Sumedang, Jumat 13 Maret 2020.

Paramount Family Karaoke Disarankan Tutup Sementara

BISNIS Pilihan Redaksi

SUMEDANG.ONLINE, ALUN-ALUN (13/3/2020) – Pihak manajemen Paramount Family karaoke Kecamatan Cimanggung didampingi Pemerintahan Desa dan Unsur Forkopimcam Kecamatan Cimanggung beraudensi ke Satpol PP Sumedang, Jumat, 13 Maret 2020.

Kedatangan mereka menurut Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-Undang Daerah pada Satpol PP Sumedang, Deni Hanafiah, untuk memberikan klarifikasi atas terjadinya keributan di cafe beberapa waktu lalu. Pihak manajemen menegaskan jika keributan yang terjadi bukan disebabkan Narkoba atau Minuman Keras, seperti yang ditudingkan sejumlah pihak selama ini.

“Sebetulnya manajemen melalui security nya telah melakukan penggeledahan dan sebagainya. Itu karena kelincahan atau kenakalan dari pengunjung yang dengan cara menyamarkan minuman keras dengan cara memasukan ke botol minuman yang diapit ke ketiak. Dan itu didapat dari keterangan pengunjung tadi, dan dia mengakui telah mengelabui Satpam,” jelas Deni.

Dikatakan Deni, selama ini manajemen Paramount Family pada dasarnya telah melaksanakan item-item yang telah ditentukan oleh Pihak Perizinan. Diantaranya tidak boleh ada minuman keras, mengscreening bebas pengunjung.

Dan kemarin, pihak Satpol PP kembali mendatangi tempat karoke tersebut. Pihak manajemen menyebutkan tengah melakukan perbaikan manajemen termasuk juga perbaikan sistem audio. Atas dasar itu Satpol PP menyarankan untuk dilakukan penghentian sementara.

Namun untuk penghentian sementara itu harus ada Surat Resmi dari Dinas Perizinan, karena yang dapat mencabut dan mengizinkan dinas teknis.

“Kita koordinasi dengan perizinan, dengan analisa kemarin yaitu tadi menghentikan kegiatan sementara. Namun untuk saat ini belum ada surat resmi penghentian sementara dari Dinas Perizinan,” tandas dia.

Setelah adanya surat penghentian sementara, apabila telah ada perbaikan manajemen dan sistem, Satpol PP menyarankan agar segera mengajukan surat kembali ke Dinas Perizinan. “Berapa lama penghentian sementara, itu tergantung dari manajemen tersebut. Karena ini bukan penutupan secara penutupan permanen. Faktornya juga bukan kesalahsan dari manajemen tapi dari pengunjung,” pungkas Deni. *IWAN RAHMAT*

Tinggalkan Balasan