Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu, bertempat di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Jum'at, (13/3/2020).

 ISTIMEWA
WhatsApp Image 2020-03-13 at : Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu, bertempat di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Jum'at, (13/3/2020).

Sumedang Minta Pelebaran Jalan di Exit Tol Cisumdawu

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG.ONLINE, JATINANGOR (13/3/2020) – Pemerintah Kabupaten Sumedang mengusulkan adanya pelebaran jalan pada exit tol Cisumdawu. Selain itu penggunaan jalan kabupaten sebagai jalan alternatif bagi lahan yang belum terbebaskan agar bisa dilalui termasuk juga penanganan kerusakan beberapa ruas jalan di daerah Cireki.

Hal itu dikatakan Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir saat Rapat Koordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Jumat, (13/3/2020).

Terkait pembangunan Tol Cisumdawu, Bupati Sumedang menyampaikan, percepatan pembangunan Jalan Tol menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proyek strategis Nasional.

Sebagai wujud komitmen tersebut, sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Forkopimda, Satker, BPN, PPK lahan dan berbagai pihak lainnya kaitan dengan progres terakhir dan penyelesaian lahan di tiap seksi.

“Kita meminta progres terakhir dari lahan di seksi 1 dan 2 yang belum selesai dan waktu itu BPN sudah menyampaikan sedang melakukan validasi dan kita meminta agar secepatnya dilakukan proses validasi tersebut,” ungkap Dony.

Dikatakan Bupati, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai unsur telah dilakulan agar dilapangan tidak ada lagi hambatan dan penyimpangan. Bahkan Pemda dengan PPK lahan dan TNI/Polri turun secara langsung melakukan pengecekan untuk memastikan “rumah hantu” betul-betul berkurang.

“Setelah kami cek kelapangan dari 170 di data awal, jumlahnya berkurang menjadi 67. Ini berkat rapat Forkopimda dan kita follow up dengan kebersamaan turun kelapangan. Kita ingin menjamin bahwa yang berhak itu yang harus dibayar oleh kita dengan uang negara dan kita sebagai aparatur harus menjamin itu,” jelas dia.

Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Kemenko Kemaritiman RI, Rusli Rahim menyatakan, pihaknya siap membantu berbagai kendala, usulan dan masukan yang disampaikan berdasarkan skala prioritas.

“Bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan tol Cisumdawu tersebut perlu adanya kecepatan dalam melihat trase khususnya di jalur fungsional. Ia pun meminta kepada PUPR khususnya di PPK lahan agar bisa melihat dari sisi trase yang dibutuhkan,” ujar Rusli.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta ke Kementerian terkait lainnya termasuk dari instansi ataupun unit kerja yang mendukung dalam pembangunan Tol Cisumdawu tersebut agar satu frekuensi dan senantiasa terus melakukan koordinasi.

Terkait dengan lahan, secara khusus ia pun memberikan masukan kepada BPN jika memang ada kendala agar bisa disampaikan kepada pemerintah pusat untuk diselesaikan dalam lingkup internal maupun external. Karena menurutnya, keterkaitan antara daerah atau wilayah yang akan dibebaskan akan lebih mudah jika diselesaikan secara bersama-sama. *IWAN RAHMAT*

Tinggalkan Balasan