Anggota Fraksi Golkar Sumedang Diminta Aktif Awasi Penyaluran Bantuan Covid-19

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG.ONLINE, DPRD – Fraksi Partai Golkar menyepakati besaran anggaran yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan Corona Virus (Covid-19) senilai Rp70 Miliar.

Hanya saja menurut Ketua Fraksi Golkar, H Deden Yayan Rusyanto, pihaknya meminta agar penyaluran tersebut dapat segera direalisasikan agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

”Selain menyetujui juga meminta. Meminta agar anggaran sebesar itu segera didistribusikan kepada masyarakat dengan berbagai kebijakan tentu. Dengan berbagai jenis kegiatan, yang penting dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Deden pada SUMEDANG ONLINE, Rabu, 1 April 2020.

Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar pun meminta agar anggota fraksinya untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan warga di dapilnya. Sehingga sebut Deden, seluruh Gugus Tugas yang ada di dapil mereka bisa berjalan. Ketika Gugus Tugas berjalan, bakal bisa diketahui apakah kebijakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sampai atau tidak ke masyarakat.

”Meminta untuk para anggota fraksinya untuk turun ke Dapil secara langsung, selain juga memanfaatkan teknologi informasi. Dalam waktu dua-tiga hari ke depan terus melakukan monitoring sejauh mana kebijakan, program-program di lancarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka penanganan Covid 19 ini benar-benar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Untuk kelancaran tersebut, para anggota Fraksi diminta untuk melaporkan ke Krisis Center partai Golkar untuk kemudian diolah menjadi sebuah kebijakan Partai dalam rangka menyuarakan suara dari masyarakat,” tandasnya.

Fraksi Golkar pun meminta Pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan kriteria penerima bantuan, Golkar tidak mengharapkan bantuan yang diberikan justru malah menimbulkan masalah baru.

”Terkait dengan pendataan, karena kita melakukan pendataan lagi untuk yang miskin baru. Harus dilakukan secara hati-hati, pemerintah harus menjelaskan kriterianya seperti apa jangan sampai menjadi masalah baru lagi di lapanga. Harus jelas kriterianya, harus cepat pelaksanaannya,” pungkas dia. *FITRI*

Tinggalkan Balasan