Data ODP Sumedang Selatan Tak Valid, Kuwu Margalaksana Berang

SUMEDANG.ONLINE, SUMSEL – Sebuah data Rekap Orang Dalam Pemantauan (ODP) Kecamatan Sumedang Selatan viral di media sosial. Bukan masalah viralnya data tertanggal 29 Maret 2020 tersebut yang dipersoalkan Kepala Desa Margalaksana, Andre Y Mochtar, namun berkait isi dari data tersebut yang dianggapnya tak valid. Padahal data tersebut diduga dikeluarkan pihak Kecamatan Sumedang Selatan.

Andre menyontohkan jumlah ODP Berisiko di Desa Margalaksana yang ditulis 241 padahal riilnya hanya hanya 43 orang. Atas kejadian tak hati-hatinya bagian penginput data di Kecamatan, Andre meminta pihak Kecamatan Sumedang Selatan untuk melakukan verifikasi data langsung ke lapangan.

Dia tak berharap kepala desa yang sudah bekerja keras siang malam untuk melakukan pencegahan penyebaran virus Corona harus dibuat kecewa dengan tak validnya data.

“Pihak kecamatan tolong dalam kaitan hal ini dicek and ricek lagi jangan sampai menyebabkan kerugian buat desa. Karena desa sudah berusaha sesuai dengan regulasi. Artinya orang yang datang ke Margalaksana di periksa, dikarantina di rumahnya selama 14 hari. Nah dengan jumlah itu, darimana dia punya data 241, yang datang ke desa saya saja hanya 43 orang,” tandas Andre pada SUMEDANG ONLINE, Rabu,1 April 2020.

Membengkaknya jumlah ODP berisiko tersebut membuat banyak pihak bertanya-tanya. Padahal disebutkan Andre, ke 43 orang yang tiba di Margalaksana berasal dari Jakarta, Bandung dan beberapa daerah lainnya.

“Hasil saya verifikasi tidak ada 241 darimana 241 datanya. Kalau di saya tidak ada 241, timana jebulna atuh? Kalau pun iya coba turun bersama Dinas Kesehatan dan lainnya, ayeuna mah kuwu kabeh tarurun. Nyemprot, data, tanpa perlengkapan yang sesuai dengan regulasi kesehatan. Jebred sakitu dina data, kan loba nu teu ngeunaheun warga oge. Tolong pihak Kecamatan dalam hal memasukan data harus benar-benar akurat, tanya ke pihak desanya. Ini mau naik? Mau diekspose, betul nggak ini? kuduna mah kitu atuh,” tandasnya.

Andre yang juga Ketua APDESI Kabupaten Sumedang itu pun mengaku banyak menerima keluhan tak validnya data dari sejumlah desa di wilayahnya.

“Ada beberapa desa yang di Sumedang selatan menyayangkan hal itu, seharusnya sebelum ekspose ditanya lagi kepada desa, udah deal belum, taekeun, taekun,” pungkas dia. *IWAN RAHMAT*

Tampilkan Selanjutnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *