Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumedang, Asep Kurnia

 ISTIMEWA
Sekretaris Fraksi Partai Golkar : Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumedang, Asep Kurnia

Golkar Sumedang Minta Penerima Bantuan Diumumkan ke Public

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG.ONLINE – Partai Golkar meminta pemerintah unduk dapat membuka ke publik data penerima bantuan. Hal itu terkait dengan rencana pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang akan dilaksanakan pada 22 April 2020.

“Maka kami meminta ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, pertama tentunya keterpaduan dan keakuratan data berkaitan dengan penerima bantuan dari pemerintah. Ini di lapangan masih banyak masukan-masukan, supaya data sebagai penerima bantuan terutama untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari ini masih belum akurat. Oleh karena itu saran dari kami, data tersebut dibuka kepada Public. Dibuka kepada masyarakat di Lingkungan setempat. Kalau perlu ditempel diumumkan. Sehingga saling crosschek mana yang layak dibantu mana yang memenuhi syarat mana yang tidak. Mana yang dibantu oleh PKH, mana yang dibantu oleh Gubernur, mana yang dibantu oleh Program Pusat ini mesti jelas,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumedang, Asep Kurnia pada SUMEDANG ONLINE, Rabu, 15 April 2020.

Dikatakan dia, jika data tidak jelas apalagi tidak akurat maka akan menimbulkan kekacaun. Karena itu Partai Golkar, sebut Asep, meminta agar dalam melakukan pendataan benar-benar dilibatkan secara maksimal RT, RW, Kepala Desa/Lurah. Selain dilibatkan mereka juga diberikan keleluasan untuk menyusun mempersiapkan data itu lebih akurat.

“Kemudian yang kedua, pemerintah daerah harus benar-benar menyiapkan skenario dan menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan PSBB itu. Apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang akan diberikan oleh Pemda, besarannya seperti apa. Kalau pun dalam bentuk barang, seperti apa. Sehingga jelas, angka yang diberikan, kapan diterimanya. Ini jelas,” imbuh dia.

Terakhir sebut dia, berkaitan dengan distribusi. Golkar berharap Pemda harus benar-benar memastikan penyalurannya seperti apa, terkait dengan akibat sosial yang timbul dari penerapan PSBB itu.

“Oleh karena itu kalau pendataan sudah akurat, kemudian jumlah, jenis dan bantuannya jelas, distribusinya jelas, pelaksanaannya kapan juga jelas, siapa bertanggung jawab juga jelas. Maka inysallah situasi di lapangan akan kondusif. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan data yang baik, maka khawatir PSBB nya sendiri bisa dijalankan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Malah nantinya menimbulkan protes-protes di masyarakat”.

“Untuk itu ada waktu sampai dengan tanggal 22, kalau seandainya ini mau dilakukan persiapan-persiapan ini harus maksimal libatkan desa, libatkan rt rw secara maksimal, libatkan kelurahan, gugus tugas di setiap kecamatan dijalankan. Siapkan data dengan baik, siapkan logistik dengan baik. Sehingga begitu diterapkan semuanya sudah berjalan. Sehingga masyarakat paham dengan kondisi yang diharuskan, nah kita punya kehwatiran kalau datanya tidak akurat dan tidak disiapkan dengan matang,” pungkas dia. *FITRI*

Tinggalkan Balasan