Ini Penanganan Dampak Sosial Ekonomi Tingkat Desa di Kabupaten Sumedang

  • Terbit Jumat, 17 April 2020 - 11:13 WIB
  • SUMEDANG
  • REPORTER: Admin
  • EDITOR: Admin

SUMEDANG.ONLINE – BUPATI Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menerbitkan Surat Edaran Nomor 443/233/DPMD Tentang Percepatan Penanganan Covid-Tg Dan Penanggulangan Dampak Sosial Ekonominya di Tingkat Desa.

Dalam Surat Edaran tertanggal 17 April 2020, dan ditandatangani Bupati Sumedang itu menyebutkan Surat Edaran dibuat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di tingkat desa di wilayah Kabupaten Sumedang, perlu disiapkan panduan yang komprehensif baik terkait penanganan COVID-19 maupun penanggulangan dampak sosial ekonominya di tingkat desa.

Penanganan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 di Tingkat Desa seperti termuat dalam nomor 3. menyebutkan Pemerintah Desa agar proaktif mengidentifikasi berbagai dampak yang terjadi dari COVID19 melalui:

a. Panduan Teknis Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi:
1) Bagi desa yang telah menerima penyaluran dana desa tahap I segera memanfaatkan untuk kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;

2) Pola PKTD diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3) Pembayaran upah kerja kegiatan dengan pola PKTD diberikan setiap hari;

4) Mempertimbangkan situasi wabah COVID-I9, pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD tetap dilaksanakan dengan ketentuan:
a) Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter;
b) Bagi peke{a yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

5) Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Patriot Desa harus ikut terlibat dan berperan lebih aktif melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD.

b. Panduan Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi:
1) Di seluruh pasar tradisional/pasar desa, tempat wisata, sekretariat UPK/UPDB, Seketariat BUMDES dan tempat umum lainnya agar menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptik serta menjaga jarak antrean;

2) Meningkatkan peran pengelolaan BUMDES dalam penyediaan:
a) Alat-alat pencegahan COVID- 19 (misalnya masker dan hand sanitizer)
b) Kebutuhan Sembako.

3) Mendorong inovator membuat alat-alat teknologi tepat guna (TTG) untuk pencegahan COVID-19;

4) Meningkatkan peran Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi dalam mensosialisasikan agar menjaga kesehatan dengan membiasakan Penlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

 

4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diatur sebagai berikut :
a. Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di desa.

b. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Program Sembako, serta keluarga miskin dan keluarga rentan menjadi miskin yang tidak menerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun ikonis.

c. Mekanisme Pendataan:
1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 (Desa Siaga COVID-19) sesuai lormal formulir
2) Basis pendataan di RT dan RW;
3) Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil yang dilakukan dengan agenda tunggal: validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLTDana Desa;
4) Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
5) Dokumen penetapan data KK penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Camat dalam wakhr selambat-lambatnya 5 (lima) hari keda per tanggal diterima.

d. Metode dan Mekanisme Penyaluran
1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti
rumus:
a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dlua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus j uta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 3570 (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten berupa surat usulan dari desa hasil pendataan yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa dan diketahui oleh Camat.

2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non-tunai(cashless) setiap bulan

e. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
1 ) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.
2) Besaran BLT-Dana Desa per bulan: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

f. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
I ) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2) Camat
3) InspektoratKabupaten

g. Penanggung Jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

5. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Desa dalam Percepatan Penangatran COVID-19
a. Penggunaan Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencegahan COVID-19 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pencegahan COVID-I9 pada rentang waktu Bulan Maret untuk pengadaan hand sanitizer, hand soap, masker dan disinfektan.

b. Penggunaan Bantuan Keuangan Desa (APBD Provinsi Jawa Barat)
1) Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencegahan COVID-19 sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan desa yang belum teranggarkan oleh Dana Desa (DD) setelah dikurangi penggunaan meliputi:
a) Pembelian pulsa L-uota intemet untuk sapa warga,
b) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah desa (TPAPD);
c) OperasionalPosyandu;
d) Pokjanal Posyandu Desa.
2) Prioritas pemanfaatan Bantuan Keuangan Desa untuk pengadaar/pembuatan sarana cuci tangan portable disesuaikan dengan kebutuhan dan ditempatkan di lokasi pelayanan umum dan fasilitas sosial.
3) Penggunaan alokasi anggaran untuk Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dapat dialihkan untuk kegiatan penanggulangan COVID- 19.

c. Penggunaan Dana Desa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-I9, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

d. Mekanisme Penjelasan Perubahan APBDes
1) Bagi desa yang telah menganggarkan dalam APBDesa untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa :
a) Atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi, Kaur sesuai bidang tugasnya;
b) Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
c) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
d) Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
e) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atat sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana huruf a), huruf b), dan huruf c);
f) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dipertanggungiawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling lambat satu (1) bulan setelah pelaksanaan;
g) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama I (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

2) Bagi Desa yang belum menganggarkan dalam APBDesa untuk biaya penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:
a) Melaksanakan percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penlusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Pemusyauaratan Desa, unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Camat;
b) Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APBDesa melalui asistensi OPD terkait dan Camat;
c) Perubahan APBDesa yang disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus sebagaimana dimaksud huruf b) tidak memerlukan evaluasi dari Bupati;
d) Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APBDesa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa;

3) Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan COVID-l9 ini dianggarkan untuk membiayai keperluan sampai dengan Bulan Juni 2020.

4) Selanjutnya perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, yang dapat digunakan utuk membiayai kegiatan dari kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam dan mengagendakan kegiatan yang bersifat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

5) Kepala desa membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa penganggaran untuk pencegahan COVID-19 tidak terjadi duplikasi dalam penggunaannya karena bisa dialokasikan dari berbagai sumber baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi.

6) Agar melaporkan perkembangaa kegiatan penanggulangan dan pencegahan COVID19 di desa kepada Bupati Sumedang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang. *

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK