Kades Trunamanggala: Harusnya Data Penerima Bantuan Diambil yang Terbaru

  • Terbit Selasa, 28 April 2020 - 01:02 WIB
  • SUMEDANG
  • REPORTER: Admin
  • EDITOR: Admin

SUMEDANG.ONLINE – Bantuan yang diberikan pemerintah bersumber pada Data Kementerian Sosial (Kemensos), banyak menuai polemik di masyarakat. Karena itu Pejabat Kepala Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang berharap pemerintah sebaiknya menggunakan data terbaru yang diusulkan desa untuk program bantuan tersebut.

“Karena kan bantuan itu ada yang diambil dari DTKS. Sedangkan kan data Kemensos 2011. Banyak yang sudah meninggal, kadang-kadang ada yang sudah pindah domisili. Saya kira semula itu, bantuan diambil dari data terbaru. Ari data ti Kemensos mah meureun apa boleh buat. Hanya check cross check yang pindah, meninggal. Ada dan tidak ada. Kadang-kadang kan desa merasa terpojok dengan adanya bantuan ini,” ungkap Pj. Kepala Desa Trunamanggala Rahman pada SUMEDANG ONLINE di ruang kerjanya. Senin, 27 April 2020.

Disinggung berapa banyak yang diusulkan Trunamanggala untuk penerima bantuan, dia menyebutkan secara kasat mata yang terkena dampak Covid-19. Jumlahnya mencapai 270 penerima. Namun jumlah tersebut terus mengalami penurunan karena sejumlah kritera.

”Ternyata kan yang pengusulan 270 itu merosot lagi, tinggal 185 penerima. Dari jumlah itu kan dilihat lagi kriterianya, karena kan RT RW juga sama hati-hati, karena kan harus mempertanggungjawabkannya,” jelasnya.

Bahka dikatakan Rahman, beberapa waktu lalu ada validasi data DTKS Provinsi untuk bantuan melalui Kantor POS yang akan dalam waktu dekat ini. Sayangnya, setelah pihaknya melakukan pengecekan, yang mendapat bantuan hanya 44 orang. Dari sejumlah itu ada yang sudah meninggal dan pindah domisili.

”Kemarin kan dari Kecamatan minta data DTKS Provinsi dilihat, hanya ada 44 orang. Saya lihat ada yang sudah meninggal, pindah. Yang akan disalurkan nanti. Kan dari Pos langsung ke rumah-rumah, ari tadina mah sugan teh mau ngambil data dari desa jadi yang tidak tercover bisa dimasukan ke sejumlah pintu bantuan lainnya. Untuk sementara 2.500 KK tercaver PKH dan BPNT. Yang mendapat bantuan itu kan tak boleh mendapatkan lagi. Dan sisanya 407 orang. Da ieu mah pak tergantung sosialisasi sekarang mah dengan RT RW nya, kumaha atuda. Merasa kumaha haduh, ayeuna mah terpukul pak. RT RW desa kan ngedumel. Terus sapa warga ayeuna pake foto segala, pan karunya pa olot ge nu motoanna kadang-kadang sok ngaromong ari abdi teu dipoto ari itu dipoto. Itu kan jadi pertanyaan, kan abdi ge sami wae. Kadang kala desa memilih dan memilah sebetulnya mah sudah dilaksanakan seperti itu, sementara pandangan warga kan beda,” curhatnya. *IWAN RAHMAT*

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK