Kesulitan Keuangan, UPK Diminta Berikebijakan pada Para Peminjam

  • Terbit Kamis, 2 April 2020 - 23:28 WIB
  • SUMEDANG
  • REPORTER: Admin
  • EDITOR: Admin

SUMEDANG.ONLINE – Banyaknya para pelaku usaha yang terlilit cicilan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) non-perbankan, di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sumedang menjadi perhatian Ketua Asosiasi UMKM Sumedang, Titus Diah.

Dia berharap pihak UPK dapat memberikan kebijakan pada para nasabahnya. Karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk menjalan usaha.

“Hari ini kita dibenturkan pada sebuah kepentingan dan polemik yang begitu dahsyat untuk para pelaku usaha. Karena yang pertama adalah dilumpuhkan secara ekonomi, yang boro-boro buat bayar hutang. Modalnya saja dipakai makan sehari-hari,” ujar Titus Diah pada SUMEDANG ONLINE, Kamis, 2 April 2020.

Apalagi dengan adanya Surat Edaran agar tidak keluar rumah hal itu jelas menyulitkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya dan itu merupakan salahsatu kendala yang dihadapi UMKM ditengah badai virus corona saat ini.

“Apalagi perekonomian sekarang kita kan sangat mandeg ,yang pertama di dalam hal proses untuk berjualan produksi. Hari ini sudah 70 persen sudah lumpuh. Pertama pemasaran sulit, kemudian bahan baku juga sulit dan mahal. Nah itu salah satu kendala,” jelas dia.

Dia berharap pihak UPK atau non-perbankan lainnya dapat memberikan kebijakan sehingga tidak memaksakan untuk membayar hutang.

“Harapan kami di UMKM dengan keluhan keluhan masyarakat ada sebuah kebijakan pemerintah baik yang mempunyai hutang piutang pada UPK ataupun pengurus UPK itu sendiri. Karena mau bagaimana lagi karena pengurus UPK juga tidak bisa memaksakan lagi untuk meminta supaya mempertegas, lebih tegas kepada para pelaku usaha untuk membayar. Apalagi dengan adanya surat edaran tidak boleh keluar dari rumah,” pungkas dia. *IWAN RAHMAT*

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK