Mengapa Sumedang Lakukan PSBB, Ini Penjelasan Bupati

KABUPATEN Sumedang menjadi salahsatu kabupaten yang menjadi bagian dari Kawasan Bandung Raya yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dikutif dari laman resmi Pemkab Sumedang, pengajuan PSBB dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk kawasan Bandung Raya diantaranya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan RI terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah keluar pertanggal 17 April 2020. Bernomor HK.01.07/MENKES/259/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Rencananya PSBB akan mulai dilaksanakan sejak 22 April 2020 mendatang. Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menyebutkan diberlakukannya PSBB di Kabupaten Sumedang sebagai upaya pencegahan penyebaran covid 19 secara optimal.

“Lebih baik dilakukan secara ketat dan disiplin tapi korona cepat selesai daripada longgar, tidak disiplin dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Sumedang satu hamparan dengan Bandung. Kalau Bandung melaksanakan PSBB dan Sumedang tidak maka terjadi kebocoran. Sumedang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus Corona,” tandas Bupati.

Apalagi sebutnya, di perbatasan Bandung-Sumedang merupakan kawasan industri dan berdiri pabrik-pabrik dengan jumlah karyawannya sangat banyak yang tinggal di Sumedang dan Bandung. Mobilisasi orang sangat tinggi.

Alasan lainnya, Orang dalam Pemantauan (ODP) di Sumedang sangat banyak. Hal itu lantaran banyak pemudik dari kawasan merah pulang kampung tersebar di seluruh kecamatan dan pelosok desa. *VERA/SUMEDANGKAB/FITRI*

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK