Ngoceh di Medos Soal Bantuan Sosial Berbau Politis, Apdesi Sumedang Akan Laporkan Pemilik Akun BD

SUMEDANG.ONLINE – Para kepala desa mengaku tersinggung dengan ocehan pemilik akun facebook berinisial BD ke kepolisian. Pasalnya dalam postingannya di salahsatu Grup Facebook, dia menulis: Kepala desa,RT,RW,dan KADUS menjadi ujung tombak pendataan warga yang semestinya layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. ini uang negara bukan uang kepala desa ataupun KADUS, jangan jadikan uang bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi alat kepentingan politis kepala desa beserta aparatur desa lainnya. Aya Keneh teu desa nu model kieu di sumedang??? Desa mana wae????.

Postingan tersebut dianggap para kepala desa seolah menuding jika bantuan dari pemerintah itu digunakan oleh kepala desa dan aparatur desanya untuk kepentingan politis.

“Para kepala desa merasa tersinggung dengan postingannya. Boro-boro kepentingan politis, keinginan kepala desa semua masyarakat dapat bantuan itu. Para kepala desa akan melaporkannya ke polisi, kita lihat saja,” ujar Kepala Desa Sukajadi, Dede Suhendar pada SUMEDANG ONLINE. Ahad, 19 April 2020.

Terkait rencana kepala desa itu, Ketua Apdesi Sumedang, Andre Y. Muchtar dikonfirmasi SUMEDANG ONLINE melalui sambungan telepon, membenarkan ketersingungan para kepala desa tersebut dan ada rencana pihaknya akan melaporkan pemilik akun tersebut ke Polres Sumedang.

Saha tateh jelemana, saya ge teu apal, kami tersinggung dengan bahasa ini. Nah besok saya akan melaporkan kepada kepolisian. Ini membuat kegaduhan pada teman-teman. Jadi orang orang nyangkana teu bener. (Padahal) Tahapan-tahapannya ada, nu aya Bantuan dari Provinsi berapa, kekurangannya nanti ditanggung oleh Kabupaten, sisanya oleh BLT Dana Desa, eta kitu,” ujar Andre Y. Muchtar.

Dia pun memastikan tidak ada kepentingan politik dalam bantuan yang berkaitan dengan wabah ini. Apalagi Kejaksaan Tinggi sudah me warning jika ada yang menyalahgunakan bantuan, hukumannya pidana mati.

“Tolong masyarakat juga, tidak usah menjustice kepada kepala Desa, RT RW, kepentingan politis. Euweuh kepentingan politis, kemanusiaan yang kami timbulkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Andre menyebutkan para kepala desa mengaku tersinggung dengan postingan tersebut lantaran dari mulai RT, RW dan Kepala Desa sudah bekerja maksimal 24 jam untuk mengurus warganya termasuk mendata penerima bantuan.

“Ini kepala desa sedikit kurang nyaman dengan orang ini besok saya akan melaporkan ke Polres. Ini bukan masalah maaf tidak minta maaf. Ini sudah menyinggung masalah kinerja kepala desa, rt, rw yang sudah bekerja 24 jam untuk mengurus-ngurus nu kararieu yeuh. Wabah. Ceunah tidak percaya uang ini dipakai politis, politis naon? Ayeuna mah keur mikiran kumaha jelema itu mendapatkan bantuan,” tandasnya.

Pihaknya telah melakukan video confrence dengan para kepala desa bagaimana uang negara tersebut bisa disalurkan dengan tepat kepada orang yang tepat. Bantuan dari Provinsi, Pusat maupun dari BLT desa dari Dana Desa juga sudah dipos-poskan agar semua warga dapat menerima bantuan.

“Ini situasi wabah, tolong jangan membuat konflik, yang membuat saling pertengkaran antar masyarakat. Kita sudah bekerja 24 jam dengan tarohan nyawa, kita tidak tahu seperti apa yang datang ini. Apakah positif atau negatif kita tidak tahu. Tolong jangan sampai membuat kegaduhan. Tapi bagaimana kami dengan pemerintah menyelesaikan permasalahan ini. Masyarakat miskin yang harusnya mendapat bantuan lainnya, harus benar-benar direalisasikan. RT RW sudah bertugas dengan kami, sumpah tidak ada kepentingan politis. Semua masyarakat desa sudah kebingungan bagaimana cara memverifikasi, tapi kita akan sepakat. Tadi sudah video confrence dengan Pak Bupati. Jadi tolong sampaikan, nanti ada dari (Bantuan) dari Pusat, Provinsi, Kabupaten dan dari Dana Desa. Semua insyaallah terakomodir. Jadi jangan dulu menyalahkan, kalau memang itu nanti disalahgunakan. Kita sudah sepakat, Kejati bilang, pidanya hukuman mati,” pungkas Andre. *IWAN RAHMAT*

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK