drg. H. Rahmat Juliadi, M.H. Kes

 drg. H. Rahmat Juliadi, M.H.
drg. H. Rahmat Juliadi, : drg. H. Rahmat Juliadi, M.H. Kes

Rahmat Ingatkan Pemda Sumedang Agar Bantuan Misbar Tak Timbulkan Masalah Baru

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG.ONLINE -Bantuan Sosial yang akan digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinilai rawan dan berpotensi menibulkan polemik baru di masyarakat. Bantuan yang rencananya akan digulirkan mulai pekan depan ini sebesar Rp500 ribu berupa bantuan pangan dan uang tunai. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat miskin baru (Misbar) terdampak Pandemic Covid-19.

“Pasalnya, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapat bantuan sosial tersebut sangat jauh jumlahnya dengan kondisi real di lapangan. Karena jumlah masyarakat terdampak akibat wabah ini yang menjadi  masyarakat miskin baru atau diistilahkan Misbar, yang didata oleh tiap desa jumlahnya sangat banyak. Bisa tiga sampai lima kali lipat dari rencana KK yang akan mendapat bantuan,” ujar drg. H. Rahmat Juliadi, M.H. Kes., pada SUMEDANG ONLINE, Senin, 13 April 2020.

Kondisi tersebut lanjut Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang itu akan membuat pusing aparat kewilayahan dari mulai RT/RW, hingga kepala desa bahkan Camat.

“Karena masarakat yang minta dimasukkan ke dalam data yang akan menerima bantuan sangat banyak. Bahkan tidak sedikit para Ketua RT/RW dan Kepala Desa yang mendapat protes bahkan di ancam oleh warganya yang merasa pendapatannya terdampak oleh wabah covid19 ini, tapi tidak dimasukkan kedalam data penerima bantuan,” jelas dia.

Apalagi, sebut Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pidatonya menyebutkan perantau yang tidak punya KTP Jawa Barat kalau mereka terdampak harus dimasukkan ke dalam data yang akan menerima bantuan.

“Hal ini menambah kebingungan dari para ketua RT/RW dan Kepala Desa. Sebagai contoh ada desa yang sudah mengajukan data lebih dari 500-an KK. Sedangkan yang akan menerima hanya sekitar 200-an KK. Tentu hal ini akan menjadi permasalahan baru dan gejolak masyarakat di tengah wabah covid19 ini. Kalau pemerintah Daerah Sumedang tidak segera mengambil langkah-langkah antisipasi,” bebernya.

Karena itu lanjut Rahmat, pihaknya meminta Bupati Sumedang untuk segera mengambil langkah strategis dengan melakukan validasi terhadap data masyarakat yang terdampak (miskin baru),  antara data yang diusulkan oleh desa dengan data yang selama ini dimiliki oleh Pemda.

“Dalam hal ini Pemdes dan Dinas Sosial. Setelah itu segera putuskan mana saja dan berapa KK yang akan mendapat bantuan dari provinsi dari tiap desa-nya. Langkah selanjutnya yang harus segera di carikan solusinya adalah masyarakat yang sudah terdata sebagai KK yang terdampak, tapi tidak ter cover bantuan dari provinsi karena keterbatasan kuota yang ada, dengan mengalokasikan anggaran dari APBD kabupaten, ataupun Dana Desa atau Alokasi Dana Desa. Karena saat ini pemda sedang melakukan pergeseran anggaran, melalui refocusing anggaran yang ada di semua SKPD untuk penaggulangan covid 19 ini,” tambahnya.

Selain itu sebut dia, anggaran pergeseran yang sudah disiapkan Pemda saat ini baru mencapai Rp30 Miliar, dan pemda berkomitmen untuk menyiapkan sampai Rp60 Miliar.

“Saya cukup mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemda ini. Akan tetapi jumlah anggran yg di butuhkan untuk menanggulagi dampak sosial Pandemi ini sangat besar, dan alokasi Rp60miliar yang direncanakan itu masih jauh dari memadai.”

“Oleh karena nya saya sekali lagi meminta Pemda untuk terus mencari alternatif solusi untuk masalah ini. Dan kami dari DPRD sangat mendukung Pemda untuk mengambil langkah langkah strategis dalam kebijakan anggaran ini,” pungkas dia. *FITRI*

Tinggalkan Balasan