Sikapi Kuota Banprov, DPRD Sumedang: Bisa Timbulkan Permasalahan Baru

SUMEDANG.ONLINE – Wakil Ketua DPRD Sumedang, Titus Diah, menyikapi minimnya kuota dari Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu dilihat dari Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bagi Masyarakat Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), dimana Kabupaten Sumedang hanya menerima 17.569.

Imbas dari kuota terbatas, itu ada kemungkinan mereka yang sudah didaftarkan sebagai penerima oleh Desa, justru akan terkena pangkas. Sebagai contoh Desa Sukajadi Kecamatan Wado, pihak Desa mengajukan pengajuan 1.090 penerima. Namun informasi yang didapat pihak desa, data yang di kabulkan oleh pemerintah hanya kurang dari 70 penerima.

“Bantuan hari ini tentunya, bantuan daripada Pemerintah itu. Ini akan menjadi sebuah permasalahan. Tentunya baik dari pendataan si penerima yang hak dan tidak hak. Artinya kalau hari ini tidak ada yang tidak hak, karena di situ sudah disampaikan. Pak Gubernur juga menyampaikan orang terdampak Covid-19 itu kan ya termasuk warga-warga yang tadinya pekerja, tadinya usaha sekarang kan tidak produktif. Itu harus jadi pemikiran bersama,” ujar Titus Diah pada SUMEDANG ONLINE. Ahad, 19 April 2020.

Karena itu sebut dia, banyak masukan pada pihaknya agar ada kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Apalagi sebutnya, data yang diberikan kepala desa tentunya dipastikan, telah sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Harapan dari masyarakat, ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada yang mebutuhkan. Pemerintah wajib mengatisipasi dengan kondisi hari ini. Da ieu teh lamun turun, kan tidak mengakomodir seluruhnya, nah itu pemahaman sosialisasinya belum disampaikan,” jelas dia.

Menruut Titus, yang harus dipertimbangkan saat ini oleh Pemerintah bagaimana bantuan dimaksud tidak menimbulkan kecemburuan.

“Penerima bantuan jangan sampai menjadi masalah, karena hari ini bukan hanya masalah bagi orang miskin saja tapi buat semuanya sehingga harus  diantisipasi dampak dari bantuan itu sendiri. Sosialisasi edukasi tentang aturan diberlakukannya PSBB harus tersampaikan,” tandasnya.

Sementara itu beberapa orang kepala desa berencana untuk tak menerima bantuan dimaksud jika jumlahnya memang tidak sesuai. “Ningali nu di pemda sabaraha. Ukur sakitu mah balikeun deui,” ujar salahsatu kades saat dikonfirmasi.  *IWAN RAHMAT*

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK