Tangkapan Layar Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

 Tangkapan Layar Peraturan Bupati Sumedang
Tangkapan Layar Peraturan Bupati : Tangkapan Layar Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

Ini Isi Bab II pada Perbup Sumedang Nomor 45/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan AKB

Pilihan Redaksi SUMEDANG

BAB II
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
(1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten wajib melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.

(2) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib:
a.melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
b.menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah.

(3) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada:
a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e. kegiatan sosial dan budaya; dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

(4) Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Setiap orang yang tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 4

(1) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya, dan pemilik moda transportasi yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan Adaptasi Kebiasan Baru.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.

(4) Format surat permohonan, surat pernyataan dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 5
(1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
d. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
b.menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter air conditioner;
c.melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap gerbang masuk;
d.menerapkan physical distancing/jaga jarak;
e.membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift;
f.mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
g.mengatur tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter di ruang kelas, kantin, dan saat istirahat; dan
h.menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

(3) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.penghentian sementara kegiatan;
d.penghentian tetap kegiatan; dan/atau
e.pencabutan izin.

Pasal 6
Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7
(1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pimpinan tempat kerja wajib:
a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

(3) Pimpinan tempat kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 8
Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9
(1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masing-masing;
c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
d. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.

(2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

(3) Penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 10
Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 11
(1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengelola tempat atau fasilitas umum wajib:
a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum;
b. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
c. menjaga keamanan tempat atau fasilitas umum.

(2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit, atau
c. menunjukan gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
d. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke tempat atau fasilitas umum paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
e. mewajibkan karyawan dan konsumen menggunakan masker.

(3) Pengelola tempat atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
e. pencabutan izin.

Pasal 12
Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 13
(1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik; dan
e. budaya.

(3) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan;
b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki tempat kegiatan serta memastikan yang hadir tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukan gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
c. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang (physical distancing) yang datang ke tempat kegiatan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
d. mewajibkan setiap orang yang hadir menggunakan masker; dan
e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang.

(4) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
d. pencabutan izin.

Pasal 14
Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada kegiatan sosial dan budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 15
(1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengguna moda transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

(2) Moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kendaraan mobil penumpang pribadi;
b. sepeda motor pribadi;
c. sepeda motor online atau berbasis aplikasi dan ojeg kovensional;
d. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
e. moda transportasi barang.

(3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
b. menggunakan masker di dalam kendaraan;
c. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.

(4) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
b. menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan;
c. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama/keluarga; dan
d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.

(5) Angkutan sepeda motor online atau berbasis aplikasi dan ojeg konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.

(6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
b. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
c. menggunakan masker;
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda
e. transportasi;
f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
g. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(7) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, sepeda motor pribadi, angkutan sepeda motor online atau berbasis aplikasi, dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 16
Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dalam penggunaan moda transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

sumber: PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Tinggalkan Balasan