Kepala SMK Negeri 1 Sumedang, Elis Herawati

 Kepala SMK Negeri 1 Sumedang,
Kepala SMK Negeri 1 : Kepala SMK Negeri 1 Sumedang, Elis Herawati

Masuk Ajaran Baru 2020/2021 SMA/SMK Negeri di Sumedang Bebas SPP

PENDIDIKAN Pilihan Redaksi

SUMEDANG — Untuk Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan Negeri di Kabupaten Sumedang tak akan dipungut sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Hal itu sesuai dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengenai kebijakan SPP gratis untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Jabar. Besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, berkisar Rp 150-180 ribu per bulan.

Menyikapi hal ini Kepala SMK Negeri 1 Sumedang, Elis Herawati membenarkan informasi tersebut. Dia menyebutkan untuk tahun ajaran sekarang sekolah negeri tidak diperbolehkan untuk memungut SPP atau iuran bulanan kepada siswanya.

“Karena sudah dibantu oleh provinsi Rp150ribu per siswa. Rp 160 ribu per siswa dan Rp 170 ribu per siswa. Besaran tersebut dilihat dari banyak rombel di sekolah tersebut. Makin banyak rombelnya makin sedikit nominal uangnya,” ujar Elis saat dikonfirmasi SUMEDANG ONLINE. Jumat, 29 Mei 2020.

Sementara untuk uang bangunan / DSP tahunan biasanya ditentukan setelah siswa diterima di sekolah yang dituju. “Kalau itu, berdasarkan hasil musyawarah orang tua dengan komite sekolah,” jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan langkah pembebasan biaya SPP ini menjadi poin pembenahan bidang pendidikan di Jawa Barat. “Jadi, saya kira semua kekurangan akan kita perbaiki. Setiap tahun juga kita selalu memberikan perbaikan-perbaikan. Anggaran tahun depan SPP kita gratiskan, tahun-tahun sebelumnya kan enggak ada. Insya Allah, tunggu ketok palu saja,” ujar Ridwan Kamil.

Selain menggratiskan SPP, lanjutnya, Jawa Barat juga tengah membenahi pengadaan ruang kelas dan sekolah baru serta penyelesaian masalah kesejahteraan guru honorer. Bahkan untuk bisa menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri mulai tahun 2020 ini, anggaran yang dibutuhkan sangat besar, yakni mencapai Rp 2 triliun per tahun.

“Wacana penggratisan SPP ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Jabar, mengingat kebutuhan anggarannya besar dan kami harus melakukan efisiensi di bidang lain,” tuturnya.

Namun, Gubernur menegaskan, meskipun besar, pihaknya menjamin upaya penghematan tidak akan mengganggu anggaran pembangunan lain. Gubernur pun berharap bisa menghasilkan anggaran yang cukup untuk menggratiskan biaya SPP. *IWAN RAHMAT*

Tinggalkan Balasan