Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir usai menggelar Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan dengan Para Pengusaha UMKM, Perhotelan Supermarket, Pariwisata dan Perdagangan di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang. Sabtu, 30 Mei 2020.

 Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir
Bupati Sumedang, Dony Ahmad : Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir usai menggelar Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan dengan Para Pengusaha UMKM, Perhotelan Supermarket, Pariwisata dan Perdagangan di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang. Sabtu, 30 Mei 2020.

Pengusaha Sumedang Bandel Saat AKB Bakal Disanksi Tegas, Usahanya Bisa Ditutup

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG — Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir menegaskan kunci sukses dari pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yakni displin. Karena itu jika ada para pelaku usaha di Kabupaten Sumedang yang tidak mematahui aturan saat pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pihaknya tidak segan akan memberikan sanksi tegas termasuk penutupan tempat usaha.

“Jadi kata kunci AKB ini adalah disiplin yang tegas, protokol kesehatan yang ketat dan sanksi yang tegas. Nanti ada sanksi ini, pertama ada lisan, teguran lisan, tertulis ada penghentian sementara, ada penghentian tetap dan ada penutupan. Terhadap para pelaku usaha,” ujar Dony Ahmad Munir usai menggelar Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan dengan Para Pengusaha UMKM, Perhotelan Supermarket, Pariwisata dan Perdagangan di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang. Sabtu, 30 Mei 2020.

Sementara sanksi tegas juga diberlakukan bagi warga yang melanggar, sanksi yang diberikan berupa sanksi lisan dan tertulis. “Untuk Warga tentunya ada teguran lisan dan tertulis, dan tertulis pun akan jadi kajian nanti ketika mereka mengajukan SKCK di kepolisian,” tandasnya. 

Sebagai informasi pemberlakuan AKB atau new normal bertujuan agar kita bisa beraktivitas dan tetap produktif namun aman dari Covid-19. Waspada terhadap Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat sehingga virus korona terkendali, jumlah kasus dan sebarannya menurun.

Aturan menjalankan protokol kesehatan yang ketat harus dilaksanakan secara konsisten disertai pengenaan sanksi administrasi yang tegas. Karena itu, Satgas Penegakan Disiplin tetap dipertahankan dan dioptimalkan untuk penegakan Perbup tentang tatanan normal baru.

Satgas Covid-19 dibentuk di setiap kegiatan masyarakat dan bertugas menjaga, mendisiplinkan warga. Satgas ini dibentuk di tempat kegiatan yang ada seperti di rumah ibadah, tempat usaha, kegiatan sosial kebudayaan dll. Bagi masyarakat yang membuka aktivitas kegiatan harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM). Jika melanggar aturan tidak menjalankan protokol kesehatan maka siap menerima sanksi tegas. Semua ini dilakukan supaya kita aman dari Covid-19 dan tetap produktif. *IWAN RAHMAT*

Tinggalkan Balasan