Cahya Gumilar selaku Kasubid Disiplin dan Penghargaan pada Bidang Kinerja dan Penempatan dalam Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

 Cahya Gumilar selaku Kasubid Disiplin
Cahya Gumilar selaku Kasubid : Cahya Gumilar selaku Kasubid Disiplin dan Penghargaan pada Bidang Kinerja dan Penempatan dalam Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

PNS di Sumedang Ingin Ajukan Cerai, Dipending Dulu Ya …

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG – Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) juga mempengaruhi kasus perceraian di Kabupaten Sumedang. Utamanya yang penggugat atau tergugatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alasannya karena surat izin dari PPK untuk sementara belum dapat diterbitkan selama Pandemi Covid-19.

“Kemarin juga sudah ada (ajuan pns yang akan cerai), cuman sekarang karena instruksi pimpinan, karena ini sedang covid tidak boleh kontak langsung, kita antisipasilah. Sudah diberitahukan kepada pengusulnya kalau untuk sementara ini ditunda dulu. Dalam arti jadwalna nanti akan disampaikan kemudian hari,” ujar Cahya Gumilar selaku Kasubid Disiplin dan Penghargaan pada Bidang Kinerja dan Penempatan dalam Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

Lebih lanjut dia menyebutkan, pengajuan usulan surat izin perceraian untuk PNS memang harus izin dari Bupati Sumedang. Meski demikian, sebelum pihaknya mengeluarkan surat izin perceraian, terlebih dahulu tergugat dan pengguggat dimediasi agar tak melakukan perceraian.

“Nah sebelum diproses itu harus dimediasi dulu di sini. Diminta keterangan dari yang bersangkutan kenapa ingin melakukan perceraian, ditanya kedua belah pihak ke penggugat atau tergugat ada apa sih sebetulnya. Nah kalau bisa mengupayakan gimana caranya si pemohon itu agar tidak jadi,” jelas dia.

Ditanya para penggugat kebanyakan dari istri atau suaminya. Cahya menyebutkan relaitf.

“Pengajuannya relatif ada penggugatnya dari istrinya ada dari suaminya. Gimana si penggugatnya, tapi dengan catatan seorang PNS. Kalau misalkan non pns langsung ke pengadilan agama, tanpa harus ada izin dulu dari bupati kan itu mah bukan PNS. Langsung saja, cuman kalau yang digugat PNS harus melaporkan ke instansinya, instasinya melaporkan ke BKPSDM itu diberikan surat keterangan untuk perceraian dari pak sekda kalau pns yang tergugat. Kalau yang menggugat pns, itu dari pak bupati langsung,” jelasnya.

Dari jumlah PNS yang mengajukan cerai saat pandemik. Disebutkan Cahya untuk sementara mayoritas dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.

“Karena apa? Karena PNS nya paling banyak disana. Dinas Pendidikan kan banyak guru, rumah sakit banyak fungsional kalau SKPD lain paling satu dua. Untuk sekarang yang paling banyak, sementara pendidikan, rumah sakit itu saja. Pendidikan sudah ada 4 orang, rumah sakit 3 orang, skpd lain 1 orang yang pengusulannya pas ada PSBB ” ungkap dia.

Rata rata alasan perceraian lantaran sudah tidak cocok tidak harmonis cekcok. “Tapi kenyataannya pas begitu dimediasi ada hal hal bersifat rahasia. Tidak bisa saya sampaikan, itumah sudah rahasia, tidak bisa dibocorkan,” pungkasnya. *IWAN RAHMAT*

Tinggalkan Balasan