Anggota DPRD Sumedang, Asep Kurnia saat melihat daftar penerima bantuan yang terpampang di Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Rabu, 10 Juni 2020.

 Istimewa/dok. Pribadi
Lihat data : Anggota DPRD Sumedang, Asep Kurnia saat melihat daftar penerima bantuan yang terpampang di Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Rabu, 10 Juni 2020.

Bisa Timbulkan Masalah Baru, Akur Minta Provinsi Segera Kirim Salinan Data Pikobar ke Desa

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG — Anggota DPRD Sumedang, Asep Kurnia, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera memberikan salinan data mereka yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan dari pintu darurat melalui aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) ke Pemerintahan Desa.

Pasalnya menurut politisi partai Golkar yang karib disapa Akur ini. Melalui aplikasi Pikobar selain bisa berkonsultasi masalah kesehatan, juga dapat mengadukan dan mendaftarkan diri atau oranglain untuk mendapat mendapat bantuan. Di sisi lain, pihak pemerintah desa justru tak mengetahui siapa saja yang telah mendaftar atau didaftarkan ke aplikasi itu. Karena aplikasi tersebut dapat mudah diakses oleh siapa saja, dan siapa pun bisa melakukan pendaftaran untuk menerima bansos secara mandiri .

“Mereka yang daftar melalui pintu darurat itu adalah warga yang terlewat di data pemerintah desa, mereka secara langsung mendaftar kan diri menggunakan aplikasi Pikobar, semnetara Desa tidak mengetahui siapa saja warga yang mendaftar melalui aplikasi tersebut. Sehingga ketika muncul pertanyaan dari warga kapan bantuan akan diterima desa tidak bisa memberikan penjelasan. Akhirnya warga ngalabring ka desa meureun kana 60 orang mah kemarin. Mana kok bantuan saya nggak dapat dapat, padahal yang lain sudah dibagikan. Gitu. Akhirnya, timbulah salahpaham yang kasihan kan perangkat desa yang padahal tidak tahumenahu tentang hal tersebut.” ujar Akur saat dikonfirmasi SUMEDANG ONLINE. Rabu, 10 Juni 2020.

Setelah dicek langsung ke Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor ternyata desa belum memiliki data warga yang mencatatkan diri melalui aplikasi Pikobar. Sementara data serupa dari Aplikasi Mauneh ataupun dari 119 yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah diterima pihak desa. Bahkan sudah mulai dilakukan verifikasi dan validasi data.

“Tadi saya cek ke lokasi, ke Desa Mekargalih. Saya lihat, pertama untuk yang aplikasi dari kabupaten melalui 119 atau aplikasi Mauneh itu, datanya sudah diserahkan ke desa untuk dicek dan desa sudah melakukan verifikasi, nah yang provinsi sampai saat ini belum ada,” ungkapnya.

Hingga sebut dia pantas, pihak desa tidak dapat menjelaskan perihal bantuan yang didaftarkan melalui Pikobar, karena desa tidak mengetahui dan hingga saat ini belum ada tembusan. Karena itu dirinya mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menyampaikan daftar calon penerima bansos dengan sumber data dari Pikobar itu ke desa.

“Karena ngga ada akhirnya mereka kan tidak bisa menjelaskan. Apakah benar terdata, apa jenis bantuannya, kapan didapatkan. Oleh karena itu saya mendorong agar Pemprov segera menyampaikan data itu ke desa. Siapa siapa saja yang daftar melalui pintu darurat aplikasi Pikobar sebagai penerima bantuan jangan sampai warganya menunggu gitu. Ini bisa jadi salahpaham di tingkat desa,” pungkas dia. *IGUN GUNAWAN*

Tinggalkan Balasan