Drg. H. RAHMAT JULIADI, M.HKes

 Drg. H. RAHMAT JULIADI, M.HKes
Drg. H. RAHMAT JULIADI, : Drg. H. RAHMAT JULIADI, M.HKes

Diskresi Daerah Yang Cukup Berani Namun Berisiko Tinggi!

FEATURE & OPINI Pilihan Redaksi

KABUPATEN Sumedang sudah menerapkan “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru /AKB per tanggal 2 Juni 2020, hari Selasa kemarin. Setelah sehari sebelumnya, Pemda dan gugus tugas penanggunanan Covid19 melakukan sosialisasi ke beberapa titik di mall, pasar dan beberapa pusat perbelanjaan.

Kebijakan ini diambil setelah Pemda Sumedang melakukan rapat koordinasi dengan Tim Gugus Tugas penanggulangan Covid19 kabupaten Sumedang. Hal ini berbeda dengan keputusan Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanggulangan Covid 19 yg memberikan kewenangan ke 102 Pemerintah Kabupaten / Kota yang saat ini berada dan dinyatakan dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Ke-102 Kabupaten kota tersebut merupakan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Jawa Barat tidak termasuk ke dalam 102 kabupaten/kota yang direkomendasikan untuk menerapkan New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut, termasuk Kabupaten Sumedang di dalamnya. Oleh karena itu keputusan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir merupakan diskresi daerah yang berani namun sangat berisiko tinggi. Sebetulnya saya sebagai tenaga medis dan salah seorang anggota Komisi III DPRD Sumedang sangat menyayangkan keputusan ini dan sudah memberikan “warning” sebelumnya.

Karena Level Biru yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat untuk beberapa kabupaten/ kota terkait Level Kewaspadaan Covid-19, termasuk oleh Kabupaten Sumedang dimasukkan kedalam level biru ini bersama 14 kabupaten kota yang lain. menurut tinjauan ilmu kesehatan masyarakat terlalu cepat dikeluarkan karena beberapa parameter epidemiologi, surveilans, pelayanan kesehatan maupun sosial yang harusnya dicapai untuk level tersebut banyak yang belum benar-benar dipenuhi oleh kabupaten / kota tersebut. Hal ini bahkan diakui oleh tim Akademisi Provinsi Jabar sendiri.

Artinya keputusan oleh Pemprov di atas banyak dipengaruhi faktor politis dan ekonomi serta sosial yang pada batas tertentu bisa membahayakan untuk penanganan pandemi secara keseluruhan jika kita tidak waspada.

Bahkan berdasarkan pemantauan di lapangan kemarin, ternyata masyarakat sudah merasa bisa melakukan semua kegiatan seperti keadaan normal sebelum pandemi covid-19 ini, hanya bedanya sebagian masyarakat banyak yang menggunakan masker. Sekadar laporan pandangan mata, sepanjang jalan dari Bunderan Alamsari – Griya Toserba – Pasar Sandang – Prabu Geusan Ulun – Kantor DPRD, aktifitas masyarakat sangat ramai. Banyak yang TIDAK memakai masker, ada juga yang memakai masker tapi asal nempel dan tidak menutup hidung dan mulut, bergerombol di pinggir jalan, tanpa masker dan merokok dengan duduk sangat berdekatan. Saya sempat menegur beberapa orang di depan kantor yang bergerombol tanpa menggunakan masker dan abai physical distancing.

Selanjutnya mampir di salah satu mini market, banyak pengunjung tanpa masker masih bebas masuk meski ada pengumuman wajib bermasker, saya cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan ember penampungnya masih kosong, alias saya yang pertama gunakan sedang saat itu waktu jam 13.00 WIB sedang minimarket buka mulai jam 10.

Artinya sosialisasi yang dilakukan sehari sebelumnya itu belum efektif dan masyarakat Sumedang masih sangat rendah kesadarannya, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan kita semua. Oleh karena itu saya menilai kebijakan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk segera memberlakukan “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Sumedang kemarin terlalu tergesa-gesa. Sebuah diskresi daerah yang berani namun sangat berisiko tinggi.

Saya khawatir justru di Sumedang muncul cluster-cluster baru, karena sampai saat ini grafik peningkatan jumlah positif covid 19 baik tingkat Nasional maupun Jawa Barat masih cukup tinggi. Oleh karenanya DPRD akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru ini mulai Besok Kamis 4 Juni 2020.

 

Penulis: Drg. H. RAHMAT JULIADI, M.HKes
Politisi Senior FPKS Sumedang
Ketua Bapemperda DPRD Kab Sumedang 2019-2004

Tinggalkan Balasan