Nomor KK Tak Valid Saat PPDB, Panitia SMKN 1 Sumedang Sarankan Perbaiki Data Kependudukan

SUMEDANG — Pendataran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online mengharuskan siswa memasukan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sayangnya, masih ada nomor KK yang ditolak oleh sistem.

“Ada beberapa guru yang mempermasalahkan sering ditolak itu, terutama saat verifikasi untuk KK. Kemarin saja kita dari SMP 5 ada empat siswa nomor KK nya oleh sistem ditolak. Jadi memang secara onlen karena untuk PPDB sekarang KK dan NIK nya itu disinkronkan dengan data kependudukan. Pada saat datanya tidak sesuai, oleh sistem PPDB ditolak. Jadi kami menyarankan harus pihak sekolah, atau pihak mandiri orang tua untuk memperbaiki dulu data KK nya ke Dinas Kependudukan,” ujar Ketua PPDB SMKN 1 Sumedang, Nono Sujana pada SUMEDANG ONLINE di ruang kerjanya. Rabu, 3 Juni 2020.

Sementara itu karena PPDB untuk SMK baru dibuka untuk gelombang I 8-12 Juni 2020 dan gelombang II 25 Juni-1 Juli 2020. Panitia PPDB SMKN 1 Sumedang hingga saat uni masih melakukan persiapan-persiapan awal.

“Intinya PPDB sekarang lebih berfokus persiapan di SMP terlebih dahulu, terutama dalam pembuatan user dan password serta pengisian input rapor dan upload dokumen khusus. Jadi untuk di SMKN 1 Sumedang kita dari panitia, hanya mempersiapkan membantu, dan ada juga tim relawan dari SMKN 1 Sumedang untuk para pendaftar yang memang sekolahnya mandiri atau tidak bisa atau terkendala apakah dengan fasilitas atau dari jaringannya,” jelasnya.

Dikatakan dia, semua pendaftaran saat ini dilakukan secara online baik oleh sekolah maupun dilakukan secara mandiri oleh pendaftar itu sendiri. Namun khusus untuk SMKN 1 Sumedang, pihaknya telah mempersiapkan fasilitas jika ada yang mendaftar langsung ke sekolah.

“Kami dari panitia SMKN 1 Sumedang membantu para pendaftar yang ingin langsung datang ke sini atau yang memang terkendala masalah jaringan. Kita menyediakan fasilitas laptop, jaringan, kita entry kan kalau memang ada pendaftaran yang sudah datang ke SMKN 1 Sumedang,” ungkapnya.

Disinggung apakah ada zonasi untuk SMK, Nono memastikan tak ada zonasi. Zonasi hanya akan digunakan pada saat siswa telah lolos dokumen. “Jadi tidak secara khusus, jalur zonasi itu tidak ada di SMK,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnye, A. Beni Triyadie selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk permasalahan NIK/KK tak valid harus dilakukan konsolidasi secara manual ke Disdukcapil Sumedang.  *IWAN RAHMAT*

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK