Persiapan Penertiban, Satpol PP Sumedang Lakukan Koordinasi dengan Perwakilan KJA & KJT di Jatigede

SUMEDANG, SO — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumedang kembali mewacanakan akan melakukan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT) di Bendungan Jatigede.

Sebagai informasi saat ini jumlah kelompok KJA dan KJT yang ada di Jatigede sebanyak 17 kelompok, dengan jumlah anggota lebih kurang 500 orang. Dan tiap anggota mempunyai jaring apung antara 2-4 Jaring apung dengan masa ternak ikan selama 2-3 Bulan.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dikatakan Kepala Bidang PPUD, Deni Hanafiah melakukan pengumpulan bahan keterangan dan koordinasi dengan Ketua Aliansi para pamilik KJA & KJT di Wilayah Bendungan Jatigede di Blok Jatibungur, Desa Darmajaya, Kecamatan Darmaraja. Rabu, 17 Juni.

Rencana giata penertiban KJA & KJT di Jatigede sebut dia, merupakan Panegakan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumedang.

“Adapun hasil dari Pulbaket itu diantaranya, pihak aliansi mendukung segala bentuk kebijakan dari Pemerintah Daerah ataupun kebijakan dari Pemerintah Pusat, asalkan ada jaminan penghidupan dari Pemerintah,” ujar Deni Hanafiah dalam siaran pers di terima redaksi.

Saat pertemuan itu dikatakan dia pihaknya diterima Mahpudin alias Rancung selaku Ketua Aliansi para pamilik KJA & KJT di Wilayah Bendungan Jatigede, didampingi Jamos selaku Sekretaris Aliansi Pemilik Jaring Apung yang berada di Bendungan Jatigede, selain itu ada Jordan dan Erik.

“Pihak Aliansi meminta perhatian dari pemerintah dan akan meminta waktu untuk melakukan audiensi, baik dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang ataupun dengan pihak DPRD Kabupaten Sumedang. Kkarena Tim Pemulihan Ekonomi yang telah dibentuk Pemerintah Daerah belum dirasakan hasilnya oleh warga yang terdampak Pembangunan Jatigede,” ungkapnya.

Pihak Satpol PP Kabupaten Sumedang masih melakukan tindakan persuasif, apalagi pasca PSBB. Mereka khawatir jika langsung dilakukan penertiban akan menimbulkan konflik. “Karena klu ditertibkan langsung berpotensi konflik apalagi dimasa pemulihan pasca PSBB. Terpaksa dilaksanakan kegiatan door to door,” pungkas dia.  IWAN RAHMAT

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK