Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, kembali menyalurkan bantuan sosial (Banss) Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Kabupaten Sumedang dan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahap Dua. Dua kegiatan tersebut diselenggarakan secara bersamaan. Rabu, 15 Juli 2020.

 iwan rahmat/sumedangonline
Serahkan Bansos : Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, kembali menyalurkan bantuan sosial (Banss) Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Kabupaten Sumedang dan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahap Dua. Dua kegiatan tersebut diselenggarakan secara bersamaan. Rabu, 15 Juli 2020.

Banprov dan JPS Sumedang Disalurkan Berbarengan di Talun, Lurah: Pengurangan Jumlah Karena Double

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG, SO — Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, kembali menyalurkan bantuan sosial (Banss) Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Kabupaten Sumedang dan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahap Dua. Dua kegiatan tersebut diselenggarakan secara bersamaan. Rabu, 15 Juli 2020.

Terlihat dari pantauan para penerima manfaat yang menerima bansos dibagi dalam dua meja sehingga tidak terjadi penumpukan ketika pengambilan uang.

“Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sesuai jadwal dari Kabupaten Sumedang maupun dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, bahwa pada hari ini dilaksanakan sekaligus. Dua penyerahan banprov tahap 2, kemudian dari APBD kabupaten Sumedang ini juga tahap dua,” ujar Endang Rohman selaku Kepala Kelurahan Talun pada SUMEDANGONLINE di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk bantuak JPS dari Kabupaten Sumedang dari tadinya 60 penerima berkurang jadi sekitar 30-an penerima. Hal itu menurut dia, karena adanya perpindahan dari JPS ke Banprov.

“Kalau yang Banprov Provinsi Jawa Barat sekitar 600 sekian yang diajukan, tapi yang di ACC 500-an sekian. Jadi berkurang dua-duanya, kalau yang APBD Sumedang itu dialihkan ke Banprov. Jadi yang tadinya 60 menjadi berkurang, dari 60 ke 30, itu masuk ke Banprov,” ungkapnya.

Salahsatu alasan pegurangan bantuan dari provinsi menurut informasi yang dia dapati dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lantaran adanya penerima yang double menerima bantuan. Dia memastikan untuk saat ini sudah tidak adalagi penerima bantuan yang ganda.

“Kalau informasi dari Provinsi Dinsos Jawa Barat, itu karena ada double salahsatunya. Double penerima. Jadi sekarang, tidak ada lagi double penerima, kalau misalkan APBD ya APBD. Kalau Banprov ya Banprov, tidak double. Kebanyakan itu.

”Biasanya yang namanya bantuan, semua juga karena ini terdampak, bukan bantuan karena tidak mampu. Kalau PKH kan biasa, dari segi administrasi dan sebagainya. Sekarang kan masuk ada sapa warga, jadi pelayanan terhadap masyarakat itu lebih baik,” demikian Endang Rohman. ***

Tinggalkan Balasan