Kadis PMD didampingi Kabid Pemdes saat memberikan pengarahan kepada Kasie pem Kecamatan terkait pelaksanaan Pilkades serentak.

 Iwan rahmat/sumedangonline
Beri Penjelasan : Kadis PMD didampingi Kabid Pemdes saat memberikan pengarahan kepada Kasie pem Kecamatan terkait pelaksanaan Pilkades serentak.

Kapan Pelaksanaan Pilkades Serentak di Sumedang Bisa Digelar, Ini Jawaban Kabid Pemdes

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG, SO — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang telah melakukan beberapa kali kajian dengan berbagai leading sektor berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa di  Kabupaten Sumedang di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019. Setelah sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menangguhkan Pilkades lantaran disinyalir berpotensi adanya kerumunan massa.

Namun dikatakan H. Nuryadin selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang hingga saat ini belum ada kejelasan sampai kapan dimundurkannya waktu pelaksaan Pilkades serentak.

“Berarti belum ada kepastian kan. Kami harus tetap bekerja untuk mencapai kepastian itu. Makanya, kami di daerah tidak tinggal diam tetap mengkaji. Andaikata ini tetap dilaksanakan, konsekuensinya apa-apa saja yang harus kita siapkan. Yang sudah barangtentu berdasarkan informasi awal, kami sudah berkirim surat ke Depgdari untuk menginformasikan bahwa Sumedang ingin melanjutkan tahapan,” ujar Nuryadin pada SUMEDANGONLINE di ruang kerjanya. Jumat, 10 Juli 2020.

Sayangnya hingga saat ini dikatakan dia, belum ada jawaban secara resmi daripihak Kemendagri tersebut. “Kelihatannya masih dikaji di Jakarta juga, tapi tetep di sini. Karena sinyalemen awalnya dari Depdagri, silakan melaksanakan asal sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi secara resmi sampai saat ini belum ada. Tapi sinyalemen itu sudah kami terima melalui obrolan lisan, sehingga tinggal menunggu surat resminya saja,” jelasnya.

Lebih lanjut sebut dia, jika kemungkinan besar akan melanjutkan tahapan Pilkades Serentak maka harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Ditambah dengan hal yang sifatnya teknis. Kalau dulu pelaksanaan Pilkades itu dengan jadwal ke masyarakat itu. Misalkan satu dusun jam 07.00-12.00, kita coba nanti di jadwal. Misalkan RT ini mah jam 9, dalam rangka kerumunan massa tidak terlalu banyak. RT 2 jam 10, RT 3 jam 11 misalkan, sampai nanti akhir. Dan disarankan kita buat aturan mainnya bahwa setelah mencoblos itu harus pulang, karena tidak boleh ada kerumunan massa. Itu langkah teknis,” bebernya.

Selain itu ada langkah teknis selanjutnya, dengan memekarkan Tempat Pemungutan Suara ((TPS). Dia menyontohkan satu TPS bisa mencapai seribu lebih di mekarkan menjadi dua, tiga asumsi. TPS Maksimal seribu, TPS Maksimal 700, TPS Maksimal 500.

“Karena nanti konsekuensinya kebiaya kan. Semakin kecil pembagiannya biaya semakin besar, dengan TPS tetap saja kita akan menambah biaya karena anggaran yang kemarin, tidak mencangkup anggaran protokol kesehatan,” tandasnya. ***

Tinggalkan Balasan