Pemerintah Kabupaten Sumedang mewacanakan akan melakukan parkir berlangganan untuk mereka yang parkir di bahu jalan.

 dokumen/sumedangonline
parkir berlangganan : Pemerintah Kabupaten Sumedang mewacanakan akan melakukan parkir berlangganan untuk mereka yang parkir di bahu jalan.

Sumedang Wacanakan Parkir Berlangganan, Tarif Parkir Disatukan Saat Bayar Pajak STNK

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG, SO — Pemerintah Kabupaten Sumedang berencana melakukan intensifikasi pendapatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpakiran. Selain menambah PAD menurut Herman Suwandi selaku Kabid Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang diharapkan dengan adanya parkir berlangganan mampu mengoptimalisasi pengaturan parkir supaya lebih teratur dan tertata rapi.

“Di sisi lain juga untuk intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang,” jelas Herman pada SUMEDANGONLINE di ruang kerjanya. Jumat, 10 Juli 2020.

Fokus parkir berlangganan dikhsususkan untuk mereka parkir yang berada di bahu jalan (on the street). “Jadi untuk parkir off the street, yang menggunakan lahan parkir milik mereka sendiri; seperti di Griya, AP, Jatos tetap dipungut karena itu merupakan Objek Pajak Parkir,” imbuhnya.

Sehingga sebut dia, yang harus disiapkan saat ini yakni pemetaan titik parkir di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. “Titik khusus untuk parkir yang berlangganan, karena nanti akan berdampak berbanding lurus dengan jumlah titik parkir dengan sumber daya manusia, juru parkir (jukir) yang harus disiapkan, ditugaskan. Jadi khusus di bahu jalan,” tandasnya.

Teknisnya, para pemilik kendaraan bermotor tidak harus membayar uang parkir ke jukir, karena sudah dibayar secara berlangganan dengan rencana sistem pembayarannya akan disatukan dengan system yang ada di Samsat.

“Ini memang perlu ada kajian lebih lanjut karena tadi kan ada development IT itu kan, sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi. Kalau pun tidak dilaksanakan secara sistemik masuk ke dalam sistem ke Samsatan, bisa secara manual. Tapi tetap bekerjasama dengan Bapenda. Jadi teknisnya tetap pada saat pembayaran pajak kendaraan,” imbuh dia.

Untuk bukti pembayarannya, sebut dia, karena yang jadi objeknya adalah kendaraan sehingga buktinya pembayaran parkirnya berupa sticker atau tanda lain yang dapat ditempel di kendaraan yang bisa terbaca oleh scanner. Scanner ini nantinya untuk membuktikan bahwa si empunya kendaraan sudah membayar parkir berlangganan atau tidak.

“Karena kan kalau ditempel manual, tidak bisa ditempel dengan alat kan rentan. Rentan pemalsuan, kalau sticker kan tinggal ganti tanggalnya saja, kalau diketok tinggal ganti ketokannya. Kalau dipakai QR Code kan bisa dibaca masa berlakunya sampai kapan,” bebernya.

Meski demikian sistem ini sebutnya masih dalam pembahasan, karena melibatkan banyak pihak dan yang paling utama dengan Bapenda. Selain itu sebutnya, banyak hal yang harus dipersiapkan dari sisi regulasi, perjanjian kerjasama, komitmen bersama hingga teknis operasional pelaksanaan perparkiran di lapangan.

“Jadi kemarin hasil pembahasan dari provinsi baru daftar inventarisasi masalah. Ada sebelas item daftar inventarisasi masalah. Dari mulai regulasi dokumen kerjasama, kemudian sarana prasarana sumber daya manusia, teknis layanan, bukti pembayaran. Kemudian anggaran persiapan, termasuk didalamnya sosialisasi rapat koordinasi. Kemudian development IT, codering, penerimaan, laporan keuangan, bagi hasil termasuk hibah atau insentif. Termasuk besaran persentase dan bagihasil harus dibahas secara intensif,” bebernya.

Selain itu sebutnya, Parkir berlangganan pun bermitra dengan Polda Jabar maupun Polres Sumedang. “Karena kan dalam sistem layanan Kesamsatan di dalamnya itu ada Bappenda, Kepolisan dan Jasa Raharja. Kemudian juga termasuk secara operasional untuk skema layanan. Jadi masih banyak hal yang harus disiapkan. Dan kalau melihat anggaran sekarang kan banyak terserap sama Covid terus di 2021 juga tampaknya belum bisa maksimal,” ungkapnya.

Jika pun akan dilaksanakan pada 2021 dikatakan dia, yang paling utama perlu disiapkan yakni sarana prasarana dan sumber daya manusia. “Termasuk sumber daya manusia kan tidak hanya jukir, jadi nanti harus ada yang loket pembayaran. Dan yang paling penting diawal-awal pasti menerima komplen,” demikian Herman. ***

Tinggalkan Balasan