Puluhan pengurus Asosiasi UMKM Kabupaten Sumedang mempertanyakan terbentuknya Forum UMKM di Kantor Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Rabu, 26 Agustus 2020.

 Iwan Rahmat/SO
UMKM : Puluhan pengurus Asosiasi UMKM Kabupaten Sumedang mempertanyakan terbentuknya Forum UMKM di Kantor Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Rabu, 26 Agustus 2020.

Asosiasi Pertanyakan Terbentuknya Forum UMKM Sumedang

BISNIS Pilihan Redaksi

SUMEDANG, SO — Puluhan pengurus Asosiasi UMKM Kabupaten Sumedang mempertanyakan terbentuknya Forum UMKM di Kantor Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Rabu, 26 Agustus 2020.

“Hari ini kan judulnya hanya mengklarifikasi. Klarifikasi persoalan dari pusat ke daerah artinya kan, kami dari asosiasi hanya mempertanyakan keberadaan legalitas kami yang dibentuk dan di SK kan oleh Dinas. Ketika muncul Forum UMKM, nah itu yang tadi dipertanyakan. Kami tidak mau menjadi blunder ke depan. Bahwa hari ini masyarakat belum dapat sosialisasi, bahwa ada kriteria yang harus terpenuhi termasuk yang sudah mendapat bantuan BLT yang punya agunan ke bank itu kan tidak mendapatkan,” ungkap Titus Diah selaku Ketua Umum Asosiasi UMKM Kabupaten Sumedang.

Lanjut dia, ketika hari ini sudah campur aduk pendataan atara data yang dibuat oleh LSM, Ormas, kemudian dari forum sudah jelas berjalan. Kemudian dari desa, justru dari desa mempertanyakan keabsahan asosiasi.

“Makanya hari ini, kita klarifikasi. Ketika ini jadi blunder terhadap asosiasi dan asoasi menjadi pertanyaan tidak bisa mengakomodir bantuan-bantuan itu. Itu yang harus kami sampaikan. Dan hari ini juga kami ingin menyampaikan kepada dinas, dan sudah disampaikan pada dinas. Bahwa fakta hari ini di lapangan adalah ketika ada forum muncul di lapangan, itu bukan menjadi solusi. Justru yang jadi bentrok. Ketika asosiasi punya data, dan data yang sudah validnya diambil oleh forum UMKM dan yang menjadi pertanyaan itu. Jadi kebingungan itu,” jelasnya.

Sementara itu, Deni Tanrus, selaku Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang menyebutkan untuk persoalan tersebut hanya ada pada tataran kebijakan teknis di lapangan. Menurut dia, masing-masing pihak bisa memberikan pemahaman.

“Jangan, o ini, siapa pun seperti kata saya tadi. Siapa pun yang akan melakukan pendataan, ya lebih bagus. Berarti kan lebih cepat masuk datanya, kami kan kejar target. Jadi siapa pun, mau perorangan, siapa pun yang peduli terhadap UMKM asal sesuai aturan ya silakan. Tidak dibatasi oleh lembaga ini, o nggak. Nggak seperti itu kita melayani semua kepentingan warga masyarakat dengan memperhitungkan sesuai dengan aturan,” tandasnya. ***

Tinggalkan Balasan