Ketua Steering Comittee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sumedang, Ifan Yudhi Wibowo

 Iwan Rahmat/SO
Beri Keterangan : Ketua Steering Comittee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sumedang, Ifan Yudhi Wibowo

Pasca Musda X Golkar Sumedang, Ifan: Jika Keberatan Kinerja SC Silakan Gugat di Mahkamah Partai

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG, SO —- Ketua Steering Comittee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sumedang, Ifan Yudhi Wibowo, mempersilakan para pihak untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Partai jika tidak puas dengan kinerja SC.

“Hasil kinerja SC dan verifikasi itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada tim verifikasi DPD Golkar Jawa Barat. Artinya wilayahnya bukan di Panitia SC Kabupaten Sumedang lagi. Nah kalau itu harus buka, bagi saya boleh dibuka. Jangan menduga praduga, saya kan sudah mengatakan sesuai dengan mekanisme partai. Kalau memang keberatan terhadap kinerja SC Kabupaten Sumedang silakan SC digugat di Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai yang memeriksa satu persatu data, kalau ada permainan tentu saja akan ketemu di situ, mana yang main mana yang tidak. Saya sebagai Ketua SC, Saya Ifan Yudhi Wibowo tidak mempunyai beban apa pun. Saya harus menegakkan apa yang ada di dalam hukum partai itu sendiri. Saya tidak punya beban ingin jadi ini itu. Saya ini sudah cukup di partai ini, tetapi bagaimana pun saya mencintai partai golkar. Saya selalu berperan serta, tidak harus menjadi A menjadi B, menjadi apa pun yang penting untuk membesarkan partai Golkar,” ungkap Ifan pada SUMEDANGONLINE. Jumat, 28 Agustus 2020.

Dengan adanya gugatan ke Mahkamah Partai, lanjut Ifan, nantinya akan ketemu letak permasalahannya di mana. “O ini ada data calon A, ini data calon B. Itu akan kelihatan. Itu yang kami tunggu. Harus, harus, dan itulah ruang yang paling sangat mungkin untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah,” tandasnya.

Meski demikian sebut Ifan, pihaknya sebagai SC memastikan sudah menjalankan kinerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada sesuai aturan partai. Bahkan sejak awal transparan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang harus ditempuh.

“Aturan partai itu sering kali saya katakan bahwa hukum berdiri di dalam partai politik atau Partai Golkar itu adalah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi, juklak juknis dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh partai,” ungkapnya.

Lanjut dia, dengan dibukanya pendaftaran calon pada saat awal, yang daftar di Musda X Partai Golkar Sumedang terdapat delapan orang. Sementara yang mengembalikan formulir ada tujuh orang.

“Bisa dibayangkan bagaimana pemilik suara ini ada 32. Sementara yang bisa mengikuti itu 39, sementara calon ada tujuh. Artinya akan pasti, akan terjadi tumpang tindih dukungan terhadap masing-masing calon itu sendiri. Sehingga kami memverifikasi itu di Kabupaten Sumedang. Mana yang tumpang tindih, mana yang tidak, dan sebagainya.”

“Tapi perlu diingat juga oleh kawan-kawan. Bahwa SC Musda X Partai Golkar Sumedang ini finish daripada verifikasi itu, akan diakan diverifikasi pihak Jawa Barat. Sehingga ketika kami menutup pada tanggal 25 Agustus 2020. Kami memberi kesempatan pada seluruh bakal calon untuk melengkapi seluruh persyaratan yang mereka miliki. Maka, benar pada saat akhir akan ditutupnya kelengkapan persyaratan dari seluruh calon, maka mereka pun melengkapi. Lalu kami kemas, sehingga akhirnya kami pada tanggal 26 ini ke Jawa Barat untuk dilakukan verifikasi.”

”Kami tidak akan menerima tim verifikasi dari pihak Jawa Barat, kalau tidak ada surat resmi dari Ketua DPD Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani ketua dan sekretarisnya. Dan surat itu ada. Persoalan surat ini ada yang menugaskan dua belas orang, yang satu, dua orang. Itu bukan wilayah kami. Tentu saja wilayah Jawa Barat. Lalu kami mengadakan verifikasi dan membaca betul, datanya ada di kami, di SC. Bahwa surat perintah dari Jawa Barat itu menyatakan, bahwa menunjuk dua tim verifikasi; dua tim untuk melakukan verifikasi dan pendampingan. Jelas dalam surat itu.”

“Dalam melakukan verifikasi kami dari pagi sudah standby untuk apa, yang tadi ditanyakan, untuk mengantisipasi ketika kami memerlukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu ada dua; bisa bukti surat dan bisa dipanggil PK nya. Kesulitannya itu, baru kami terima setengah sembilan malam, baru masuk ruangan, belum verifikasi. Anggaplah kita melakukan verifikasi sekitar jam 9 malam. Bagaimana kita mengambil PK satu persatu. Sementara ada di Sumedang, di Sumedang itu ada di wilayah yang sangat luas dan saat itu tidak mungkin. Menurut beliau (Tim verifikasi DPD Golkar Jabar), verifikasi faktual secara surat menyurat sudah cukup. Akhirnya kami bersepakat dengan tim verifikasi dari Kabupaten Sumedang, bahwa pertama; kita mempertanyakan legalitas tugas kepada beliau, pakar hukum partai golkar, SH, MH segalanya juga. Artinya kami memahami betul bahwa beliau beliau itu orang yang ahli di bidang hukum. Sehingga kami melakukan verifikasi, dan kami sodorkan satu-satu data bakal calon itu sendiri, sehingga diputuskan satu persatu.”

“Di sinilah persoalan kemudian. Persoalan itu apa? Satu persoalannya banyak yang tumpang tindih; yang kedua persoalannya. Setiap dukungan calon ini harus disertakan oleh hasil rapat pleno di masing-masing PK yang dilampirkan di dalam surat dukungan itu sendiri. Itu yang kemudian disebutkan syarat yang memenuhi syarat. Kami juga mempertanyakan hal itu, tapi fakta tim verifikasi dari Jawa Barat tidak perlu diberitahu karena setiap tindakan pimpinan partai di seluruh tingkatan baik di desa, kecamatan, kabupaten dan selanjutnya itu tidak bisa pimpinan partai di PK dengan sekretaris memutuskan sesuatu tanpa melalui pleno di tingkat kepengurusannya. Termasuk jika ada pencabutan dukungan juga harus melalui rapat pleno, karena tidak sembarangan; harus ada alasan dan argumentasi hukum, hukum yang diatur di dalam partai. Itu menurut keterangan dari Jawa Barat,” bebernya.

Bahkan dia menyebutkan SC bukan dibentuk sebagai eksekutor, sehingga hasil musda harus diverifikasi oleh SC. Tetapi menurut ifan, SC melaporkan hasil verifikasi akhir yang disertai dengan tim verifikasi Jawa Barat hasilnya seperti itu.

“Jadi bentuknya tidak justice, SC bukan seorang justice bukan seorang pemutus sehingga hasil verifikasi itu menang A dan menang B, bukan. Salah itu, makanya saya secara khusus berpendapat ketika wacana dalam persidangan bahwa SC harus membuka seluruh data, SC harus begini, o salah. Saya sampai kapan pun akan mempertahankan,” demikian Ifan Yudhi Wibowo. ***

Tinggalkan Balasan