Calon Ketua DPD Partai Golkar Sumedang, Yogi Yaman Santosa, memilih walkout saat penetapan Hasil Rapat Paripurna VI dengan acara pemilihan ketua formatur DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang Masa Bakti Tahun 2020-2025.

 Iwan Rahmat/SO
Beri Keterangan : Calon Ketua DPD Partai Golkar Sumedang, Yogi Yaman Santosa, memilih walkout saat penetapan Hasil Rapat Paripurna VI dengan acara pemilihan ketua formatur DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang Masa Bakti Tahun 2020-2025.

Yogi Anggap Pelaksanaan Musda X Partai Golkar Sumedang Tidak Sah

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG, SO — Yogi Yaman Santosa selaku salah seorang Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Sumedang menganggap Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Sumedang yang dilaksanakan di DPD Partai Golkar Jawa Barat, tidak sah.

“Saya juga ingin menyampaikan khususnya ke Kader-kader Partai Golkar di Kabupaten Sumedang, bahwa pelaksanaan Musda kemarin. Saya anggap tidak sah. Kenapa tidak sah, karena beberapa ketentuan di dalam Juklak itu yang sudah dilanggar oleh Pantia itu sendiri,” ujar Yogi Yaman Santosa. Sabtu, 29 Agustus 2020.

Dia pun mengaku telah menerima surat pemberitahuan pindah lokasi ke Kota Bandung dengan alasan Covid-19 karena wilayah Kabupaten Sumedang masuk dalam zona oranye. “Sementara di Bandung kan zona merah, ini juga sudah merupakan kesalahan fatal. Panitia memindahkan Musda dari Sumedang ke Bandung dengan alasan Covid,” ungkapnya.

Selain itu dia juga menyebutkan setiap Musda selalu dilaksanakan di wilayah setempat atau dalam hal ini di Kabypaten Sumedang. “Hanya Musda kemarin saja dilaksanakannya di Bandung. Sehingga saya namakan Musda ini, Musda Misteri,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan salahsatu alasan dirinya melakukan walkout saat Musda kemarin, karena pihaknya menganggap adanya proses tidak fair. “Tidak adil terhadap saya. Pertama hasil SC (Steering Comittee, Red.) yang disampaikan di forum bahwa saya hanya mendapatkan 11 dukungan. Sehingga saya tidak memenuhi ketentuan dalam juklak 30 persen dari jumlah suara. Nah, sementara dalam fakta persidangan ketika penyampaian pertanggungjawaban pengurus. Tanggapan atas pertanggungjawaban itu, pemilik suara menyampaikan perorangan sebanyak 39 orang secara langsung pribadi pribadi pemilik suara. Saya memperoleh dukungan 17 suara, dan ini di fakta persidangan. Mereka menyatakan secara pribadi langsung di depan forum menyebutkan nama saya,” bebernya.

Pihaknya pun berencana akan mengadukan kejadian tersebut ke Mahkamah Partai, salahsatunya tahapan verifikasi yang dilakukan oleh SC. Menurut Yogi, verifikasi ada dua, pertama ada administrasi dan faktual.

“Dari sisi administrari berkas-berkas dukungan dilihat. Proses verifikasi faktual ini proses yang bersifat konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan dukungan sehingga diperlukan memanggil atau berkunjung ke pemilik suara. Nah ini yang tidak dilakukan oleh SC ini, sehingga di dalam forum itu kita tiba-tiba menerima hasil SC sejumlah 11. Jelas itu, saya melakukan protes. Apalagi ternyata ketika disampaikan oleh peserta jumlah saya sebesar 17,” tandasnya.

Karena alasan itu lah, sebut Yogi, dirinya meminta agar SC membuka 11 kecamatan yang mendukungnya kecamatan mana saja. “Dan SC sampai saya walkout pun tidak pernah membuka alasan-alasannya. Ini ada kejanggalan menurut saya. Dengan alasan nanti dibukanya di Mahkamah Partai, hanya setidaknya bahwa Musda ini forum tertinggi kedaulatan partai seharusnya di forum Musda ini dibuka alasan-alasannya dibuka sehingga tidak ada keraguan. Terus saya meminta karena saya sudah 17, dan melebihi 30 persen jumlah suara. Sehingga seharusnya masuk dalam tahapan pemilihan dan itu tidak dilakukan tahapan pemilihan itu oleh pimpinan Sidang. Pimpinan Sidang hanya mengakomodir, laporan dari SC. SC pun sebenarnya tidak perlu melibatkan SC Jawa Barat. Cukup SC yang ditandatangani ketua dan sekrataris DPD Golkar Kabupaten Sumedang periode kemarin. Ini melibatkan tim verifikasi yang ada di Jawa Barat, itu sudah keluar dari Juklak,” jelas dia.

Yogi pun menyebutkan jumlah dukungan suara pun seharusnya dapat dikonfirmasikan karena pihaknya yakin para kandidat calon ketua DPD Golkar yang lainnya pun membutuhkan itu. Menurutnya perolehan dukungan tersebut Sidik Jafar mendapatkan 21 dukungan, Yogi Yaman Santosa 11 dukungan, Sonia 1 dukungan sementara, Jajang Heryana, Rully Kresna Peryoga, Anye Widuri dan H. Deden Yayan tak mendapatkan dukungan.

“Jadi hanya satu yang memenuhi 50 persen plus satu, ini jelas perlu kita pertanyakan. Dan itu sudah saya sampaikan di forum, mereka tetap tidak mau membuka,” pungkas dia. ***

Tinggalkan Balasan