Kepala Desa Tagih Janji Bupati Sumedang Soal Pemberian Kendaraan Operasional

DPRD, SUMEDANGONLINE — Para kepala dan perangkat desa se Kabupaten Sumedang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang menangih janji Bupati Sumedang, yang akan memberikan kendaraan operasional bagi desa. Selama ini menurut Sekretaris APDESI Kabupaten Sumedang, Ipin Sonjaya, janji tersebut belum terealisasi.

“Selama ini belum pernah dikasih dari Pemda Kabupaten Sumedang baru dari Provinsi. Yang pertama motor Honda Win yang 2011, dan 2013 motor yang Jupiter MX itu. Dari Pemda Sumedang sampai hari ini sesuai dengan bahwa Pak Bupati pernah berjanji waktu acara Jambore Desa di Ciwidey ingin mengasih kendaraan operasional kepada desa. Belum terealisasi sampai hari ini,” ujar Ipin usai menyampaikan Aspirasinya ke Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang. Selasa, 22 September 2020.

Selain ingin mempertegas realiasi janji Bupati Sumedang, kedatangan mereka ke Kantor DPRD Sumedang pun untuk membahas persoalan sejumlah bantuan sosial yang dijanjika Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak dan mereka mempertanyakan kepastian tunjangan purnabakti kepala desa yang hingga saat ini masih ada yang belum dibayar.

“Tunjangan purnabakti kepala desa, apalagi saat ini hampir 15 desa belum berbayar di Jiwaswaraya, Karena jiwasraya nya crowdit. Saya minta bahwa tunjangan purna bakti diangka 30 mudah-mudahan dalam bentuk tabungan atau apa. Mudahan-mudahan dewan bisa mengkaji aturan apa yang akan dipakai, diakhir masa jabatan kepala desa mempunyai tunjangan atau santunan lah. Tunjangan hari tua itu yang sangat diharapkan, ketika kepala desa telah berakhir. Mudah-mudahan teralisasi,” jelas dia.

Berkaitan dengan keinginan APDESI tersebut menurut Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia, pihaknya sudah meminta pada dinas terkait untuk segera melakukan kajian berkaitan dengan kendaraan operasional dan bantuan sosial yang harus diterima warga. Sementara untuk kepastian pemilihan kepala desa sudah ada kepastian akan dilaksanakan setelah pemilihan kepala daerah.

“Kita meminta agar dinas terkait melakukan kajian, berkoordinasi segera dengan DPRD sejauh mana peluang-peluangnya sehingga mereka bisa mengoptimalkan diri. Terutama dalam menghadapi Covid-19, menghadapi situasi dinamika di masyarakat terkait dengan Bantuan Sosial yang luar biasa keras. Mereka berharap mudah-mudahan ada kepastian dan kita minta dinas terkaita untuk melakukan kajian. Kajian tersebut untuk segera diinformasikan kepada kita,” ujar Asep Kurnia.

Menurut pandangan Politisi Partai Golkar ini, dari sejumlah tuntutan yang disampaikan APDESI Sumedang tersebut sebenarnya banyak yang bisa segera direalisasikan, termasuk ada juga yang perlu melakukan pengkajian ulang.

“Maksudnya begini yang harus didorong direalisasikan seperti bantuan bantuan sosial yang sudah dijanjikan yang memang hak warga itu. DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan itu. Persoalan data, yang disampaikan kepala desa, gonta ganti data, dan sebagainya itu hal teknis, yang paling penting segera direalisasikan. Untuk yang lain-lainnya untuk segera dikaji,” ungkapnya. ***

Tampilkan Selanjutnya

Tinggalkan Balasan