Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia (kiri), menekankan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Hal itu ditegaskan Asep, saat melakukan audensi dengan sejumlah perwakilan tenaga honorer yang tergabung dalam Gabungan Tenaga Kerja Honorer Non Kategori +35 (GTKHNK+35) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang. Selasa, 8 September 2020.

 Istimewa
Audensi dengan Honorer : Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia (kiri), menekankan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Hal itu ditegaskan Asep, saat melakukan audensi dengan sejumlah perwakilan tenaga honorer yang tergabung dalam Gabungan Tenaga Kerja Honorer Non Kategori +35 (GTKHNK+35) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang. Selasa, 8 September 2020.

Komisi I DPRD Sumedang Minta OPD Tak Rekrut Tenaga Honorer Baru

Pilihan Redaksi Politik

SUMEDANG, SO — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menekankan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Hal itu ditegaskan Asep, usai audensi dengan sejumlah perwakilan tenaga honorer yang tergabung dalam Gabungan Tenaga Kerja Honorer non-Kategori +35 (GTKHNK+35) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang. Selasa, 8 September 2020.

Disebutkan politisi Golkar yang karib disapa Akur ini, berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang telah terjadi penambahan jumlah honorer disetiap OPD.

“Ini jelas harus dihentikan, apa pun alasannya harus dihentikan. Sebab jumlah honorer di Kabupaten Sumedang sudah banyak. Yang sudah ada juga belum jelas nasibnya, apalagi jika disetiap OPD terus merekrut tenaga honorer baru,” ungkap Akur pada wartawan usai acara berlangsung.

Akur pun mengaku prihatin dengan nasib para honorer di Sumedang, yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Mengingat, ada beberapa honorer yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun, belum jelas nasibnya, karena SK-nya tidak kunjung turun.

“Ada banyak tenaga honorer yang telah lolos seleksi P3K tapi, tak kunjung menerima SK. Selain itu juga ada lagi yang lolos seleksi CPNS tetapi tidak diangkat karena tidak memenuhi syarat. Lebih dari itu, banyak honorer yang umurnya di atas 35 tahun. Namun statusnya masih saja honorer sebab, tidak ada kepastian untuk diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya meminta semua OPD segera menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru. Bahkan, BKPSDM harus segera berkirim surat penegasan kesetiap OPD untuk tidak menerima honorer baru apapun alasannya.

“Kami meminta semua OPD menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru. Kemudian kami juga meminta Pemkab Sumedang segera mencari solusi terkait kejelasan nasib honorer yang sudah ada,” tuntasnya.

Menurut Anggota Komisi I lainnya, Dudi Supardi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pasal 99 pejabat daerah dilarang merekrut tenaga honorer atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

“Dan sebelumnya setelah keluar PP 48 tahun 2005 Pemda tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer, sehingga penambahan tenaga honorer yang ada di Sumedang adalah pelanggaran terhadap aturan Pemerintah,” tandasnya saat diskusi di WAG Sapunyere Sabeungkeutan.

Merujuk pada PP tersebut setiap OPD terkait harus bertanggungjawab. Ditanya soal sanksi, secara diplomatis Dudi mengatakan di PP sudah ada aturannya dan itu harus ditegakkan.

“Di PP pasti ada sanksi ukumnya, maka itu hrs ditegakan,” pungkas dia. ***

Tinggalkan Balasan