Audensi antara Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dengan DPRD Kabupaten Sumedang yang juga dihadiri Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Setda Sumedang, Satker Jatigede, BBWS Cisanggarung Cirebon, BPN serta Pengadilan Negeri di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Rabu, 16 September 2020.

 Iwan Rahmat/SumedangONline
Audensi DPRD : Audensi antara Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dengan DPRD Kabupaten Sumedang yang juga dihadiri Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Setda Sumedang, Satker Jatigede, BBWS Cisanggarung Cirebon, BPN serta Pengadilan Negeri di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Rabu, 16 September 2020.

Masih Ada 700 KK OTD Jatigede Masih Bermasalah dalam Proses Pengadilan Haknya Belum Bisa Dibayar

SUMEDANG

DPRD, SUMEDANGONLINE — Tersisa sebanyak 700 Kepala Keluarga (KK) yang masih bermasalah dan tak dapat dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Sumedang dengan gugatan sederhana. Sehingga mereka belum dapat dibayarkan hak-haknya oleh pemerintah.

“Masih ada tersisa 700 KK lagi yang belum bisa disidangkan di Pengadilan, dengan alasan tidak bisa gugatan sederhana. Gugatan Sederhana kan lebih ringan yang dibebaskannya juga sedikit, kalau gugatan biasa kan yang digugatnya banyak,” ungkap Dede Suwarman selaku Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang pada SUMEDANGONLINE. Rabu, 16 September 2020.

Padahal lanjut Dede, aspirasi dari warga terdampak Jatigede sangat berharap yang 700 KK tersebut dapat diselesaikan dengan gugatan sederahan. “Kalau berharapna mah tidak disidangkan, tapi kan tidak mungkin kalau tidak disidangkan. Karena itu mungkin ada hal hal dalam proses pembebasan lahan Jatigede di masa lalu yang sekarang sudah mendapat inkrah di PN yang sudah dibayarkan, tinggal 700 KK,” jelas dia.

Karena itu sebut dia, pihak DPRD Sumedang pun telah mencoba memperjuangkan aspirasi warga itu dengan meminta fatwa MA agar dapat dilakukan dengan gugatan sederhana. “Pendapat MA seperti apa, nanti kita tunggu. KIta juga sudah memohon bantuan kepada saudara-saudara kita yang di DPR RI agar membantu, termasuk di sini yang Bagian Hukum harus membantu juga dalam mendampingi mereka yang sedang bermasalah untuk proses pengadilan,” ungkapnya.

Meski demikian ada sebanyak 236 putusan yang telah inkrah dari PN Sumedang yang semula akan dibayarkan pada Tahun 2021, dipastikan dimajukan pembayarannya tahun ini. “Alhamdulillah itu, untuk yang masalah yang inkrah di Pengadilan Negeri Sumedang,” tandasnya. ***

Tinggalkan Balasan