Audensi antara Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dengan DPRD Kabupaten Sumedang yang juga dihadiri Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Setda Sumedang, Satker Jatigede, BBWS Cisanggarung Cirebon, BPN serta Pengadilan Negeri di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Rabu, 16 September 2020.

 Iwan Rahmat/SumedangOnline
Gelar Audensi : Audensi antara Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dengan DPRD Kabupaten Sumedang yang juga dihadiri Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Setda Sumedang, Satker Jatigede, BBWS Cisanggarung Cirebon, BPN serta Pengadilan Negeri di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Rabu, 16 September 2020.

Pemerintah Alokasikan Rp20 M untuk Ganti Rugi OTD Jatigede yang Inkrah PN Sumedang

SUMEDANG

DPRD, SUMEDANGONLINE — Sebanyak 431 putusan Pengadilan Negeri Sumedang yang telah inkrah berkaitan dengan permasalahan ganti rugi warga terdampak Jatigede dipastikan akan segera cair.

Hal itu setelah adanya audensi antara Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dengan DPRD Kabupaten Sumedang yang dihadiri Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Setda Sumedang, Satker Jatigede, BBWS Cisanggarung Cirebon, BPN serta Pengadilan Negeri di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Rabu, 16 September 2020.

“Jadi pada intinya ada beberapa aspirasi dari warga Jatigede yang terkena dampak. Ada tiga hal yang pertama berkenaan dengan hasil putusan pengadilan yang memang sampai saat ini dengan respon dari Pemerintah Daerah, Pusat dan kemudian juga dari yang lainnya memang ini secara bertahap putusan pengadilan itu sudah bisa dieksekusi. Dalam artian sudah bisa dibayarkan kepada warga jadi ini di 2019-2020 ini sebanyak 431 hasil putusan pengadilan itu insyaallah akan terbayarkan,” ujar Teddy Mulyono selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Sumedang pada SUMEDANGONLINE.

Dikatakan dia anggaran yang sudah teralokasikan hingga saat ini lebih kurang ada dikisaran Rp40 Miliar. “Itu anggaran dari Pusat, APBN jadi bukan dari anggaran daerah. Pertama Rp 1,3 Miliar, yang kedua Rp14 Miliar, sekarang sisanya kurang lebih Rp20 Miliaran,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, ada dua persoalan lainnya yang berkaitan dengan Jatigede yakni elevasi dan pembebasan lahan untuk jalan lingkar. Untuk anggarannya semula dialokasikan di 2020, namun kemudian di geser di 2021 karena terdapat data-data yang harus dicocokan kembali. Karena data yang didapati berasal dari P2T Tahun 2015.

“Jadi untuk jalan lingkar ini akan kita selesaikan nanti dengan usulan dan respon dari pemerintah pusat. Itu di tahun 2021. Ini pun sama di anggaran 2020-2021. Sebetulnya di tahun ini sudah ada titik untuk pembebasan jalan lingkar, sebetulnya. Cuman pemerintah pusat melakukan realokasi anggaran ke 2021,” ungkapnya. ***

Tinggalkan Balasan