Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumedang Dede Suwarman saat Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penjelasan Bupati Sumedang mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Jumat, 11 September 2020.

 Iwan Rahmat/Sumedangonline
Rapat Paripurna : Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumedang Dede Suwarman saat Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penjelasan Bupati Sumedang mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Jumat, 11 September 2020.

[RAPAT PARIPURNA DPRD] PDI Perjuangan: Harusnya Pemkab Sumedang Undang SKPD untuk Selesaikan Masalah

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG, SO — Wakil Ketua fraksi PDIP DPRD Sumedang Dede Suwarman mengharapkan setiap ada permasalah di Kabupaten Sumedang dapat mengundang instansi terkait yang berkepentingan agar mereka dapat urun rembug mencari solusi. Hal itu dikatakan Dede, pada reporter SUMEDANG ONLINE usai melakukan interupsi saat Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penjelasan Bupati Sumedang mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Jumat, 11 September 2020.

Pada saat itu tiga fraksi memberikan interupsi yakni Fraksi Gerindra, PKS dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengharapkan sejumlah pembangunan strategis Nasional yang saat ini ada di Kabupaten Sumedang jangan sampai menimbulkan permasalahan kemiskinan baru.

“Makanya saya selalu mengatakan dalam setiap permasalahan di Kabupaten Sumedang itu kalau bisa diundang semua instasi terkait yang berkepentingan di situ diundang oleh Pemerintah Daerah. Nah disitu undang juga sebagai lintas kerja DPRD. Supaya kita urun rembug lah dalam satu meja untuk menyampaikan pendapat dalam satu meja supaya masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sumedang seperti masalah OTD Jatigede, masalah PLTA juga yang dihilir, masalah bendung rengrang, Cipanas sebentar lagi Sadawarna, terus jalan tol. Nah ini kan mereka khawatir nanti appraisal, mengenai harga belinya lebih tinggi? Nah ini kan akan menambah kemiskinan baru. Itu yang tidak diharapkan, makanya saya selalu menyampaikan pada Pemda mudah-mudahan dengan diundangnya para pihak terkait di situ akan terselesaikan,” ujar Dede Suwarman.

Bahkan dikatakan Dede, pihaknya sering menyampaikan hal itu selain sebagai mitra kerja, juga pihaknya berkewajiban menyerap, dan menampung aspirasi masyarakat. “Jadi Tupoksi kita sama seperti itu, yang penting kewajiban kita dilaksanakan. Sebagai wakil rakyat kita memperjuangkan hak-hak rakyat,” tandasnya.

Karena itu dia sangat berharap untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, Pemda harus dapat mengundang. “Pemda dalam waktu dekat harus mengundang, tadi kita sampaikan. Setelah diundang kita sampaikan, ini sesuai tidak dengan Undang-Undang dua. Karena untuk melaksanakan proyek Pusat, daerah kan ada undang-undang 2 sebagai payung hukum. Karena itu harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Kalau tidak dilaksanakan artinya apa, artinya kan tidak patuh pada aturan yang ada. Kalau melaksanakan sesuai aturan Undang-Undang setiap bentuk permasalahan, akan diselesaikan dengan baik,” bebernya.

Menurut Dede, permasalahan yang ada di depan mata saat ini yakni yang telah incracht di Pengadilan Negeri berkaitan dengan OTD Jatigede.

“Yang tadi yang kami sampaikan yang incracht di Pengadilan, yang di Pengadilan kan mudah-mudahan tahun ini selesai. Yang kemarin 171 dan 236, semuanya kan total 432 mudah-mudahan selesai tahun ini. Cuman yang kami sayangkan untuk yang tersisa 700 bidang lagi yang akan diajukan ke Pengadilan, dari pengadilan katanya tidak bisa disidangkan. Itu jadi kendala, kita mungkin cari solusi kemana. Nah ini Pemerintah Daerah juga harus ikut membantu mencari solusi caranya seperti apa,” demikian Dede Suwarman. ***

Tinggalkan Balasan