Satu dari Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua PON XIX Jadi Tahanan Rumah

SUMEDANG, SO — Satu dari tiga tersangka dugaan tindak pidana Korupsi pada saat Peningkatan Jalan Tarisi Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 menjadi tahanan rumah lantaran sakit.

Ketiga tersangka itu yakniUs dan Drs S merupakan pihak swasta sementara Ir. AS merupakan Pegawai Negeri Sipil yang saat kejadian perkara menjabat di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang.

“Pada Hari Selasa Tanggal 1 September 2020 terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan dukungan PON XIX atas peningkatan Jalan Tarisi – Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Taun Anggaran 2016 telah dinyatakan lengkap atau P-21 hasil penyidikannya. Kemudian pada hari itu juga diserahkanya, proses penyerahan dan barang bukti atau tahap dua. Adapun yang di serahkan oleh penyidik penuntut umum kan prosesnya sudah masuk ke dalam tahap penuntutan,” ujar Kasi Intel Agus Hendra Yanto didampingi Anggiat Pasaribu Kasubsi Penuntutan pada Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sumedang di ruang kerjanya. Selasa, 2 September 2020.

Lanjut Agus, ketiga tersangka oleh penuntut umum telah dilakukan penahanan 20 hari ke depan, untuk tersangka US itu dilakukan penahanan jenis rutan yang ditempatkan di rutan Polda Jawa Barat.

“Kemudian khusus tersangka Drs S, itu dilakukan penanganan di rumah. Kenapa ada penanganan rumah, berbeda dengan tersangka yang lain. Untuk, khusus tersangka S dilakukan penahanan rumah mengingat perjalanan yang bersangkutan pada saat ini sedang keadaan sakit. Itu didukung oleh rekam medis dari dokter yang menangani yang bersangkutan.”

“Kemudian rekomendasi dari dokter tersebut untuk dilakukan penanganan rumah, mengingat yang bersabgkutan harus berobat jalan yang terjadwal dalam satu minggu berapa hari pengobatan. Karena pertimbangan kemanusiaan tersebut, dan penuntut umum dalam hal ini dari Kejaksaan Tinggi Negeri Sumedang menyimpulkan bahwa, untuk khusus yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan tapi tetap dilakukan penahanan jenis rumah,” bebernya.

Meski demikian tersangka S tetap diwajibkan untuk wajib lapor dalam seminggu dua kali. “Untuk waktunya, mungkin nanti disampaikan tim dari Jaksa Agung. Karena nanti lapornya itu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” imbuhnya.

Disinggung keterlibatan PNS dalam kasus tersebut. Agus menyebutkan, yang bersangkutan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan tersebut.

“Kalau untuk status Pegawai Negeri ,itu bukan domain kami. Untuk menyebutkannya ya yang pasti untuk sekarang telah dilakukan penahanan jenis rutan dan ditempatkan di Rutan Polda Jawa Barat. Jadi para tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI di Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Taun 1999 Tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana,” jelasnya. ***

 

NB: ada kesalahan penulisan seharusnya PON XIX. Kesalahan sudah diperbaiki pukul 19.32, 2 Sept 2020.

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK