Suasana rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang terkait jawaban bupati atas  pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumedang mengenai Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

 IWAN RAHMAT/SUMEDANGONLINE
PARIPURNA : Suasana rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang terkait jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumedang mengenai Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Wabup Sampaikan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi di DPRD

Pilihan Redaksi SUMEDANG

SUMEDANG, SO – Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan menyampaikan jawaban bupati atas  pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumedang, mengenai Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Jumat 11 September 2020.

Dimana pada Kamis 10 September 2020 kemarin, ada tujuh pandangan umum fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna. Di antaranya dari Fraksi Golkar, PAN, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PPP dan PKB.

Pada kesempatan itu, Wabup Erwan langsung menyampaikan jawaban bupati dari pandangan umum fraksi itu. Seperti adanya penurunan PAD Sumedang, yang mana tahun ini bersamaan dengan adanya pelaksanaan PSBB akibat Covid-19.

“Objek pajak tertentu dilakukan rileksasi. Namun pada pelaksanaan AKB ini, tengah dilakukan optimalisasi pada pajak daerah dan retribusi daerah, dengan teknoligi informasi untuk mencapai pajak dan retribusi,” ujarnya.

Pihaknya pun, kini tengah mendorong BUMD untuk meningkatkan pendapatan. Diantaranya Bank Sumedang yang sudah melampaui target pendapatan. Begitu juga PDAM yang kini telah diubah statusnya menjadi Perumda Tirta Medal, diharapkan menjadi evisien hingga mendapatkan laba.

Adanya peningkatan belanja daerah, kata Erwan, saat ini Pemkab Sumedang melakukan skema jaring pengaman sosial (JPS) berkenaan dengan pandemi covid-19. Begitu juga pemberdaraan ekonomi desa serta insentif UMKM dan koperasi.

“Berkaitan dengan pengawalan dan pengawasan dalam penggunaan anggaran penanggulangan covid-19, inspektorat telah dilibatkan untuk semua rangkaian kegiatan, atas pertanggungjawaban belanja tidak terduga dan kegiatan SKPD untuk penanggulangan covid-19,” tuturnya.

Berkaitan dengan adanya penurutan pendapatan dari proyeksi pendapatan daerah dan adaya peningkatan belanja daerah, Erwan pun memberi penjelasan. Dimana ada tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan juga provinsi.

“Kemudian adanya alokasi belanja tidak disertai target peningatan kinerja, tetap dilakukan optimalisasi sumber daya yang bersumber dari pola pentahelix, akademik, bisnis, komuniti, goverment dan media. Serta disinergikan dengan dana transfer pusat dan provinsi,” jelasnya.

Terkait dengan penghematan belanja pegawai serta rencana pengangkatan P3K yang telah lulus seleksi. Untuk gajih P3K itu, masih teralokasikan anggarannya pada perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Sementara, untuk proses peningkatan penyerapan anggaran, pihaknya tengan berupaya untuk mendorong peran pelaksanaan barang dan jasa. Kemudian untuk peningkatan anggaran belanja langsung, bersumber dari bantuan keuangan provinsi, dana BOS serta dana transfer pemerintah pusat yang telah ditentukan kegunaannya.

Untuk rincian belanja APBD terkait penanganan wabah covid-19 sekitar 50 persen yang terkena recofusing. Pengurangan belanja tersebut, berasal dari alokasi belanja barang dan jasa, belanja modal serta penyesuaian atau penghentian barang dan jasa untuk kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaanya.

“Adapun hasil recofusing dan rasionalisasi belanja SKPD dimaksud, diprioritaskan untuk penanganan penanggulangan covid-19, untuk bidang kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan  jaring pengaman sosial,” tukasnya. ***

Tinggalkan Balasan