Datangi Lagi IPP, FK-OTD Jatigede Tuntut Penyelesaian Pembayaran

  • Terbit Senin, 19 Oktober 2020 - 18:30 WIB
  • SUMEDANG
  • REPORTER: IWAN RAHMAT
  • EDITOR: Usep Adiwihanda

KOTA, SUMEDANGONLINE — Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak (FK-OTD) Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, kembali mendatangi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Mereka, menyuarakan lagi sejumlah permasalahan yang belum juga tuntas hingga saat ini.

Pantauan reporter SUMEDANGONLINE di lapangan, terlihat puluhan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat, Halaman Gedung Induk Pemerinthan Pusat Setda Sumedang. Para sumedang.online/tag/otd-jatigede/">OTD Jatigede ini, pun dijaga ketat pengamanan oleh aparat Kepolisian dan Satpol PP Sumedang.

Abah Sabren selaku Orator Forum Komunikasi OTD Waduk Jatigede mengatakan bahwa aksi ini sesuai hasil penyampaian Satker Jatigede dan P2T Kabupaten Sumedang, bahwa jalan lingkar masih akan diselesikan mengingat anggarannya sudah ada.

“Namun yang menjadi masalah, Satker Jatigede selaku juru bayar, kenapa bupati, P2T, sekda tidak mau menandatangan. Ini ada apa? Kalau bupati, terutama P2T menandatangan, maka itu akan segera dibayar,” katanya.

Dia pun mempertanyakan, kenapa Terminal Wado yang sudah terendam dan masuk elevasi hingga banyak bangunan rumah, malah dibayar. Sedangkan yang lain dan belum tuntas sejak dulu, belum juga diayar.

Terkait kompensasi pada kategori A dan B, juga masih banyak yang belum terselesaikan oleh BPKP. Bahkan ada data doble dari kategori A dan B untuk satu kepala keluarga.

“BPKP menyampaikan, mana yang mau diambil? Apakah tumbul ataukan yang Rp 29 pecahan KK? Ini ada apa? Sedangkan nomor ID yang dikeluarkan dari BPKP sudah keluar, terus anggarannya mau dikemanakan kalau mau diambil salahsatu?,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Abah Sabren, mengenai salah klasifikasi pada tahun 1982 dan 1986. Waktu dirinya duduk bersama lima kementerian RI, sebelum ada penggenangan akan dibayar. Namun nyatanya, penggenangan berjalan sebelum pembayaran tuntas.

“Ini ada apa? Yang katanya waktu saya datang ke provinsi, yang katanya ini dipakai anggaran PON. Kemudian sekarang ada apa lagi? Ada covid? Sedangkan ini anggaran sudah keluar. Tinggal intinya yang terakhir, maaf, jalan lingkar elevasi tinggal sekda, P2T menandatangani. Kalau itu sudah menandatangani, termasuk bupati, satker selaku juru bayar akan segera bayar. Sekarang ini warga OTD terlunta-lunta,” tukasnya. ***

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK