F-PKS Pertanyakan Raperda Kampung Makmur dan Kawasan Perkotaan Jatinangor

  • Terbit Jumat, 23 Oktober 2020 - 23:20 WIB
  • SUMEDANG
  • REPORTER: IWAN RAHMAT
  • EDITOR: Usep Adiwihanda

KOTA, SUMEDANGONLINE — Anggota Fraksi PKS DPRD Sumedang, Drg Rahmat Juliadi mempertanyakan dua pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2021, yang diusulkan Bupati Sumedang dalam Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Jumat 23 Oktober 2020.

Salahsatunya, terkait Raperda Kampung Makmur serta penyertaan modal secara subtansial yang sangat penting dan strategis. Menurutnya, pembahasan permasalahan yang dilakukan itu, hanya sedikit.

“Hanya beberapa beberapa pasal saja dan sedikit perubahan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru. Saya rasa itu takan lama pembahasannya,” katanya.

Kemudian, Rahmat mempertanyakan RDTR kota. Menurutnya, hal itu sangat berat sekali, karena hasil kajian para konsultan yang cukup tebal.

“Menurut saya kalau boleh usul, karena di pansus satu itu tidak terlalu banyak substansi yang dibahas dan supaya selesai pada waktunya. Bisa ditarik ke pansus satu, karena dua-duanya kan perubahan,” tuturnya.

Raperda tentang Kawasan Jatinangor, kata dia, belum ada yang membahas. Dan seperti yang diketahuinya, surat yang disampaikan bupati itu, ada enam Raperda. Dan dari lima Raperda itu, ada satu Raperda yakni terkait Kawasan Perkotaan Jatinangor. Hal itu juga sudah dibahas dengan semua stakeholder dan secara subtansi sangat siap untuk dibahas.

“Kita tahu semua di Jatinangor sangat semerawut pembangunan pembangunan apartemen pengbilan air tanah belum lagi permasalahan turunan yakni Banjir di Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung,” sebutnya.

Selanjutnya kata Rahmat, dan itu harus ada regulasi guna mengaturnuya, dengan harapan bahwa Raperda tentang Kawasan Perkotaan Jatinangor dibahas sekarang.

“Karena selain Urgensi ini jadi beban Bapem Perda, namun pihaknya memahami bagi yang lainya apabila harus bahas yang lain,” tukasnya. (**)

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK