Perbup Pilkades Serentak Untuk 88 Desa di Sumedang Masih Digodok

  • Terbit Senin, 19 Oktober 2020 - 19:08 WIB
  • SUMEDANG
  • REPORTER: IWAN RAHMAT
  • EDITOR: Usep Adiwihanda

KOTA, SUMEDANGONLINE — Peraturan Bupati (Perbup) terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak untuk 88 desa se-Kabupaten Sumedang, kini tengah digodok. Hal ini, berkaitan dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan yang akan berlangsung di tengah pandemi, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2020 nanti.

Seperti disampaikan Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Teddy Mulyono, Senin 19 Oktober 2020. Pihaknya, sedang membahas Perbup Pilkades Serentak bersama Sekdiskominfosanditik, Dinas PMD, Dinkes, Tim Akselarasi Pembangunan, Kodim 0610 Sumedang dan polres Sumedang di Ruang Cakrabuana Setda Sumedang.

Dalam bahsan Perbup Pilkades ditengah pandemi itu, pihaknya membahas sejumlah poin penting. Seperti dalam penerapan protokol kesehatan dalam masa proses kampanye dan juga hari pelaksanaan pemilihan nanti. Sebab prokes ini, akan menjadi salahsatu kelancaran dari suksesnya pilkades serentak di Kabupaten Sumedang.

“Konsekwensinya, apabila prokes tidak dijalakukan secara ketat, ini akan menganggu terhadap hasil dari penyelenggaraan pilkades di desa tersebut. Misalnya, pas pemilihan masyarakat bergerombol, itu bisa diberhentikan,” katanya kepada SUMEDANGONLINE.

Maka dari itu, lanjut Teddy, Perbup Pilkades Serentak yang tengah dibahas ini, akan menjadi dasarnya. Pihaknya juga akan segera mematangkan perbup tersebut, mengingat waktu menuju pelaksanaan pilkades kurang dari dua bulan lagi.

“Nanti juga disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga pelaksanaan pilkades dapat terwujud dan tersosialisasikan dengan baik. Desa-desa yang akan melaksanakan pilkades, nanti bisa mengacu pada perbup yang tengah dibahas ini,” tuturnya.

Teddy menambahkan, bagi masyarakat yang bekerja di luar desa atau luar Sumedang dan masuk zona merah covid-19, dapat mengikuti pemilihan dengan syarat dikarantina terlebih dahulu.

“Sekurang-kurangnya 14 hari isolasi dulu. Jadi sebelum (pemilihan) harus pulang dan dikasih tahu oleh panitia (pilkades). Dan bagi masyarakat yang tidak bepergian, harus tetap mengikuti 3M,” tukasnya. ***

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK