Sikap DPRD Sumedang Dites Aliansi Mahasiswa Terkait UU Ciptaker

KOTA, SUMEDANGONLINE — Aliansi mahasiswa Kabupaten Sumedang, Kamis 8 Oktober 2020, kembali mendatangi DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka ingin tahu akan sikap para wakil rakyat itu, setuju atau tidak terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU.

“Apakah berani menyatakan sikap langsung dengan cara menandatangani dan dikirim langsung ke presiden Indonesia? Juga memperlihatkan transparansi bahwa DPRD Kabupaten Sumedang itu sangat menyatakan sikap secara langsung di publik,” kata Koordinator Aliansi Aksi Mahasiswa Sumedang, Atjeng Dea Fikry.

Atjeng menyatakan, awalnya, para anggota dewan di Sumedang itu, sempat tidak mau untuk menandatangi tuntutan yang disampaikan para aliansi mahasiswa di kota tahu ini.

“Tapi hasilnya, mereka menandatangani dan siap untuk mengirimkan surat itu langsung ke Presiden Indonesia,” ujarnya.

Terkait poin yang disampaikan, terkait RUU Ciptaker dari Pasal 15 terkait kebijakan otonom. Dari isinya, kata dia, akan ada penghapusan beberapa poin tentang kebijakan otonom. Khususnya di DPRD provinsi dan di DPRD.

“Otomtis DPRD Kabupaten Sumedang di sini, tentang kebijakannya secara kasar itu ditarik. Karena dijelaskan di RUU Cipta Kerja, bahwa adanya keterbatasan dalam poin-poin tersebut,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, para mahasiswa di Sumedang sangat menuntut pencabutan UU tersebut. Mengingat, RUU Ciptaker itu sangat membebankan terhadap serikat pekerja.

“Mahasiswa juga sadar akan adanya ketidak adiln karena saya rasa mahasiswa sudah melihat beberapa kejadian, dari mulai DPR RI yang katanya anggota tidak bisa berbicara, dan rasanya demokrasi ini sudah dibatasi gituh. Jadi sadar akan adanya yang tidak baik-baik saja,” tukasnya.

Sementara dalam aksinya ke DPRD Kabupaten Sumedang, para mahasiswa ini dijaga ketat aparat keamanan baik dari kepolisian maupun TNI. Secara keseluruhan, aksi yang berlangsung itu berjalan aman terkendali. ***

Tampilkan Selanjutnya

Tinggalkan Balasan