Dianggap Lalai, Kades Babakan Asem Digugat Fiktif Positif ke PTUN

  • Terbit Selasa, 3 November 2020 - 01:32 WIB
  • SUMEDANG
  • REPORTER: Fitriyani Gunawan
  • EDITOR: Fitriyani Gunawan

Kuasa Hukum Termohon: Desa Sangat Hati-hati

SUMEDANG.ONLINE, BANDUNG – Kuasa Insidentil Nur Helis, Andes Soesman melakukan sumedang.online/tag/gugatan-fiktif-positif/">gugatan fiktif positif pada Kepala Desa (Kades) Babakan Asem, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Gugatan diajukan lantaran Kades dianggap diam atau tak merespon permohonan pemohon yang akan mengajukan Pendaftaran SPPT-PBB untuk obyek pajak baru, kepada Bappenda (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kabupaten Sumedang yang dalam persyaratannya harus dilampirkan Surat Keterangan Tanah/Bangunan dari Kepala Desa dan Camat. Menandatangani sebagai pihak mengetahui Surat pernyataan Pemohon dan saksi-saksi dalam surat formulir pernyataan tanah.

Dikatakan Andes, pemohon memahami berkas lampiran yang dimohonkan tersebut merupakan keputusan atau tindakan deklaratif dari Kepala Desa Babakan Asem. Lanjutnya, untuk keputusan yang bersifat konstitutif telah dikatakan dia Pemoho miliki Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Asem bernomor 593/01/Ds.2006/2018 Tanggal 26/01/2018 yang menyatakan tanah tertersebut adalah tanah milik almarhum suami pemohon dengan dasar pewarisan.

“Harusnya ada putusan menerima atau menolak permohonan pemohon,” ujar Andes usai Sidang dengan agenda Tambahan Bukti para pihak dan Saksi Termohon di PTUN Bandung. Senin, 2 November 2020.

Padahal, dikatakan Andes, pemohon telah terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat dokumen permohonan pemeriksaan dokumen sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kepada Termohon.

“Dalam permohonan kepada termohon, pemohon telah mengajukan permohonan secara tersendiri kepada pemohon, untuk melakukan, pemeriksaan administrasi pemerintahan. untuk pemohon ajukan sebagai persyaratan dan pendukung Permohonan Pendaftaran SPPT-PBB Obyek Pajak Baru, yang akan diajukan Pemohon kepada BAPPENDA Kabupaten Sumedang,” imbuhnya.

Termasuk diantaranya dokumen keputusan konstitutif tentang obyek tanah, untuk subyek almarhum Bob Goldman, yaitu surat pernyataan Pemerintah Desa Babakan Asem.

Dalam sidang ke-empat yang dipimpin Hakim Ketua, Yustan Abithyoyib, SH. Andes pun mengkritisi Pemerintahan Kabupaten Sumedang dan Desa Babakan Asem yang dianggapnya belum paham akan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal itu setelah kuasa hukum pemerintah desa Babakan Asem malah mengajukan beberapa saksi yang tidak ada kaitannya dengan materi gugatan. Karena itu sebutnya, diperlukan adanya pelatihan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

“Sidang hari ini cukup alot karena di satu sisi karena baik kuasa hukum Pemda maupun Pemerintah Desa tidak paham Undang-Undang Administratif. Ini persoalannya. Ini menimpa saya, bagaimana kalau menimpa warga lainnya, di tempat lain, di kecamatan lain.Ternyata Pemerintah Sumedang itu membutuhkan pelatihan khusus aparatur atau pemerintahan supaya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi bisa melayani masyarakat dengan baik. Ini perlu peningkatan sumberdaya manusia,” tandasnya.

Ditanya keinginan akhir dari putusan gugatan Fiktif Positif itu menurut Andes pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada putusan hakim. “Saya serahkan pada putusan hakim, pada pembuktian yang ada fiktif positif. Saya sebagai kuasa insendtil hanya berusaha semaksimal mungkin tidak ada kepentingan apa pun,” ungkapnya.

Berkaitan dengan anggapan lalainya Pemerintah Desa Babakan Asem, Kuasa Hukum Termohon, Agus Suyaman membantahnya. Bahkan dia mengatakan, pihak pemerintah desa telah berusaha maksimal untuk melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

“Bahwa dari pihak termohon. Bahwa pihak termohon bersikukuh bahwa apa yang dilakukan desa itu telah benar. Selama ini desa proaktif dalam memberikan jawaban suratnya. Jadi ada keaktifan dari termohon dalam hal ini termohon membuat surat tertanggal 24 Juli,” ungkap Agus Suyaman, pada SUMEDANGONLINE ditemui usai acara persidangan.

Dia pun memastikan tidak ada dugaan-dugaan subjektif lainnya berkaitan dengan belum dikabulkannya keinginan pemohon. Menurut Agus, sikap Pemerintah Desa Babakan Asem justru lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apalagi status tanah yang digugat belum jelas.

“Tidak ada, karena azas kehati-hatian ya. Pemerintah itu azas kehati-hatian, bahwa di sana itu tanahnya belum jelas. Makanya desa memberi waktu untuk konsultasi dulu, tanah ini tanah siapa. Karena di Desa itu sudah jelas dalam SPPTnya bahwa itu waktu dulu itu tercatat di desa itu PT Sangiang Satu. Sekarang Pemohon bukan dari Sangian Satu dengan begitu desa secara hati-hati,” tandasnya. ***

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK