Heri Ukasah Tak Setuju Penolan KJA Jatigede di Saat Pandemi Covid-19

  • Terbit Rabu, 20 Januari 2021 - 09:10 WIB
  • Pilihan Redaksi/SUMEDANG
  • REPORTER: Fitriyani Gunawan
  • EDITOR: Fitriyani Gunawan

SUMEDANGAnggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Ukasah Sulaeman mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menolkan keramba jaring apung di Waduk Jatigede. Pasalnya sebut dia, waktunya tidak tepat, saat masyarakat tengah kesulitan ekonomi akibat pandemic Covid-19.

“Saya tidak setuju adanya pembongkaran pelarangan terhadap KJA dalam situasi pandemic Covid-19. Bukan tidak taat terhadap peraturan daerah, tapi kita harus mencari solusi dulu apa yang kira-kira bisa diselesaikan,” ujar Heri Ukasah saat melakukan audensi dengan Paguyuban Wisata Napak Banyu Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Selasa, 19 Januari 2021.

Seharusnya sebut Heri, pemerintah memberikan dukungan sekecil apa pun kegiatan yang dapat menggerakan roda ekonomi di tengah pandemic ini, bukan memperburuknya.

“Kalau menolkan dilakukan itu akan memperburuk situasi. Justru seharusnya, apa pun yang ada di lapangan. Ada peluang sedikit apa pun untuk munculnya atau bergeraknya roda ekonomi, kita harus dukung termasuk anggota dewan dan pemerintah,” tandasnya.

Bagaimana dengan adanya peraturan daerah yang melarang adanya keramba jaring apung dan sejenisnya di Waduk Jatigede. Menurut Heri, Perda bukan hadits yang tidak bisa diubah, sehingga seharusnya pemerintah dapat mencari solusi terbaik dalam situasi ini.

“Masalah aturan itu kan bisa dicari solusi dalam situasi seperti ini, yang harus dipahami itu bagaimana solousi yang terbaik. Win win solution agar kedua belah pihak dalam hal ini bisa terjadi sinkornisasi. Kedua, kita juga harus mencari solusi yang di lapangan itu bagaimana agar tujuan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Jatigede dan lain sebagainya itu bisa komprehensif dengan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Sementara itu Utis Sutisna, selaku Ketua Paguyuban Wisata Napak Banyu memastikan jika yang ada di kelompoknya tidak ada investor dari luar. “Selama ini mungkin pemerintah beranggapan jika yang ada di KJA jatigede itu seluruhnya investor, padahal tidak seperti itu. Kami warga terdampak Jatigede juga ada yang memiliki bagan KJA,” ungkapnya.

Ironisnya, warga terdampak Jatigede yang memiliki KJA itu justru modalnya dari hasil pinjaman dari bank dengan menggadaikan akta tanah dan bangunan rumah. Sehingga dirinya khwatir jika penolan KJA justru akan berdampak makin memperburuk situasi ekonomi warga terdampak Jatigede itu sendiri.

“Ya kalau pemerintah mau menutupi pembayaran ke bank kami sangat berterima kasih. Tapi kalua kompensasinya itu hanya berupa sapi, apa nilai keuntungan dari sapi perbulannya sama dari hasil KJA,” imbuhnya.

Namun jika pemerintah keukeuh dengan aturan itu, dia meminta solusi yang akan diberikan oleh pemerintah dapat dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihaknya dari pemilik KJA di Jatigede. ***

Baca Juga

ARTIKEL & OPINI PUBLIK